[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b675d921-b230-4a24-9594-35486daa5640","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan perekonomian, maka perlu memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sulselbar; Pemerintah Kabupaten adalah salah satu pemegang saham PT. Bank SulselBar memberikan kontribusi dengan melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang; c. bahwa dengan penyertaan modal, maka Pemerintah Kabupaten memperkuat penerimaan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD); berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank SulselBar. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi \r\n 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang \r\n4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan\r\n5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal \r\n6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara \r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n 11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal \r\n12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2014. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo pada Perseroan Terbatas Bank Sulselbar. Latar belakangnya adalah untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah dengan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Sulselbar, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Daerah menyertakan modal dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal yang telah dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2013 tetap diakui keberadaannya, dengan total sebesar Rp. 18.265.007.699,00.

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 26.734.992.301,00, sehingga akumulasi penyertaan modal menjadi Rp. 45.000.000.000,00. Penambahan ini dilaksanakan dalam waktu 6 tahun (2014-2019) dengan rincian yang telah ditetapkan setiap tahunnya dan dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha (dividen) dari PT. Bank Sulselbar sesuai ketentuan perundang-undangan, yang disetorkan ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah. PT. Bank Sulselbar berkewajiban mengelola modal yang diserahkan berdasarkan prinsip ekonomi yang efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel.

","transitional_provisions","1. Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar yang sudah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.\n2. Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap PT. Bank Sulselbar maka Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Perda Kab. Wajo No. 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULSELBAR","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/338196/perda-kab-wajo-no-12-tahun-2019","03ead62b-b4d9-4045-9a21-7cf2aabf6bb5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
ABOUT
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION
IN LIMITED LIABILITY COMPANY BANK SULSELBAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

Considering:

that to encourage the development and growth of the economy, it is necessary to strengthen the capital structure of PT. Bank Sulselbar;
that the Regency Government is one of the shareholders of PT. Bank SulselBar contributing by making capital participation in the form of money;
that with capital participation, the Regency Government strengthens Regional revenue in the form of Locally-Generated Revenue (PAD);
that the considerations as referred to in letters a, b, and c, need to stipulate a Regional Regulation of Wajo Regency concerning Regional Government Capital Participation in Limited Liability Company Bank SulselBar.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b675d921-b230-4a24-9594-35486daa5640","actionData","errors"]