[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b67093b2-6b62-48ab-a70c-5f15ce71badf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah Kabupten Dompu Tahun 2021-2026","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-09-27","effective_date","2021-10-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dompu","place_of_enactment","Dompu","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah Kabupten Dompu Tahun 2021-2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN-DAERAH-(PERDA)-NO.-2-LEMBARAN-DAERAH-KABUPATEN-DOMPU-TAHUN-2021-NOMOR-2,-REGISTER-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-DOMPU-PROVINSI-NUSA-TENGGARA-BARAT-NOMOR-34
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 2, Register Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Daerah Kabupten Dompu Tahun 2021-2026
ABSTRAK:	\n \n pembangunan daerah hams dilaksanakan dengan\r\nprinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel\r\nuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan\r\nmemajukan kondisi daerah, untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala\r\ndaerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah\r\nkebijakan, pembangunan daerah, serta program Perangkat\r\nDaerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan\r\nRPJMN, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun\r\nmendatang, berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,\r\ndiamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026. \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, 6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, 7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, . Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2006, . Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2010, . Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016. \n Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026. Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana\r\ndimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD. Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang\r\ndaerah Kabupateri Dornpu tahuri 2025, rnaka dalruri RPJPD telah\r\nditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah tahap keempat.\r\nArah pembangunan jangka menengah daerah tahap keempat diarahkan\r\nuntuk meningkatkan siklus perekonomian melalui optimalisasi sektor\r\nunggul daerah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas\r\ndan berdaya saing. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021. \n - \n - \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 menetapkan rencana pembangunan daerah untuk periode 5 tahun mendatang.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembangunan daerah harus terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RPJMD menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Ketentuan Substansial:

RPJMD menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
RPJMD Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah.
RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra-PD, Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, dan PD dalam menyusun Renja-PD.
Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026, mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DOMPU
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DOMPU REGENCY
NUMBER 02 OF 2021
CONCERNING
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN OF DOMPU REGENCY
YEAR 2021-2026

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DOMPU,

\n\n \n \n

Considering:

that regional development must be implemented with the principles of being directed, integrated, effective, efficient and accountable to improve the welfare of the community and advance the conditions of the region;
that to elaborate the vision, mission and programs of the head of region which contains the objectives, targets, strategies, policy directions, regional development, as well as the programs of the Regional Apparatus which are prepared with reference to the RPJPD and RPJMN, it is necessary to prepare a Regional Mid-Term Development Plan within the next 5 (five) years;
that based on article 264 paragraph (1) of Law Number 23 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b67093b2-6b62-48ab-a70c-5f15ce71badf","actionData","errors"]