[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b66d9a3d-4515-4da0-8bc5-25d31cbaecb6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara","place_of_enactment","Amuntai","theme","Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian Indonesia Universal Akses. Untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) \n UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1986; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2014; PP No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 7 Tahun 2007; Permendagri No. 51 Tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Permenkes No. 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes No. 3 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Prov. Kalsel No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. HSU No. 20 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nGerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS), dengan isi singkat sebagai berikut:\r\na.\tKetentuan Umum;\r\nb.\tMaksud dan Tujuan;\r\nc.\tRuang Lingkup;\r\nd.\tPerencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan;\r\ne.\tTanggung Jawab Pemerintah Daerah;\r\nf.\tKelembagaan;\r\ng.\tPeran Serta Masyarakat;\r\nh.\tPenghargaan;\r\ni.\tPembiayaan;\r\nj.\tPengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;\r\nk.\tKetentuan Larangan dan Sanksi Administratif;\r\nl.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar yang berkesinambungan sesuai dengan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

\r\n

Tujuan dari Gerakan Stop BABS adalah untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak, meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan, dan menurunkan angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan.

\r\n

Ketentuan substansial meliputi:

\r\n

Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi (POKJA SANITASI) di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan sebagai wadah koordinasi.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengadvokasi anggaran, memfasilitasi pengelolaan, dan menyusun perencanaan pelaksanaan Gerakan Stop BABS.
Peran serta masyarakat sebagai natural leader, dalam memonitoring perubahan perilaku, meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi, dan menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar.
Pemberian penghargaan kepada desa/kelurahan dan/atau kecamatan yang berhasil meningkatkan akses sanitasi yang layak dan mencapai Stop BABS.
Pengaturan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah.
Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop BABS oleh Bupati melalui POKJA SANITASI.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan mendirikan atau membangun jamban pada sungai, tepi jalan umum dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilarang BABS dikenakan sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian paksa kegiatan pembangunan, dan/atau perobohan bangunan tanpa ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI UTARA
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
CONCERNING
THE STOP OPEN DEFECATION MOVEMENT (STOP BABS)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI UTARA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Regulation of the Minister of Health Number 3 of 2014 concerning the National Strategy for Community-Based Total Sanitation, it is necessary for the commitment of the Regional Government to improve access to sustainable basic sanitation in achieving Indonesia Universal Access;
that in order to realize the commitment as referred to in letter a, the Regional Government needs to establish a quality, systematic and sustainable community-based policy in order to change people's behavior in gaining access to proper sanitation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b66d9a3d-4515-4da0-8bc5-25d31cbaecb6","actionData","errors"]