[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b66b6b4d-be15-4fcf-8d8c-d0dc956d8abd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"558f89d6-fe35-4a3d-a69d-1015ae0b0ebb","Statuta Kelembagaan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
2009
Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD No.13/2009
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa dalam memberikan pedoman pembentukan\r\nLembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Purworejo telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, namun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; JENIS; PEMBENTUKAN; Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN; KEPENGURUSAN; TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA; PENDANAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2009. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 14).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. \n\n Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara optimal, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memelihara nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta mendukung kelancaran tugas Pemerintah Desa dan Lurah.\n\nRuang lingkup peraturan ini meliputi:\n\n1. Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.\n2. Pembentukan dan mekanisme pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.\n3. Tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.\n4. Pemilihan pengurus, persyaratan pengurus, susunan pengurus, masa bakti kepengurusan, hak dan kewajiban pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.\n5. Tata kerja dan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.\n6. Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.\n7. Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.\n\nJenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK), Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya. Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk melalui musyawarah masyarakat desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, sementara Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk melalui musyawarah masyarakat kelurahan dan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat, meliputi penyusunan rencana pembangunan partisipatif, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan memiliki kewajiban memegang teguh Pancasila, menjalin kemitraan, mentaati peraturan, menjaga etika, dan membantu Pemerintah Desa atau Lurah.","transitional_provisions","1. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, keberadaannya tetap diakui dan pengurusnya tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa bakti.\n2. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang keberadaanya belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n3. Desa atau Kelurahan yang belum membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, agar segera melakukan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n4. Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan yang keberadaannya tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, tetap dapat menjalankan kegiatannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 13 OF 2009
CONCERNING
VILLAGE AND URBAN VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to empower communities in Villages and Urban Villages, it is necessary to establish Village and Urban Village Community Institutions to assist in the smooth implementation of government administration, development and community affairs;
that according to the provisions of Article 97 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages and Article 22 paragraph (1) of Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Urban Villages, the arrangements regarding Village and Urban Village Community Institutions are stipulated by Regional Regulation;
that in providing guidelines for the establishment of Village Community Institutions in Purworejo Regency,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b66b6b4d-be15-4fcf-8d8c-d0dc956d8abd","actionData","errors"]