[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6602790-4ff0-4f60-af20-863ec71b2fed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Timur","place_of_enactment","Selong","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata ruang - Tata RUANG wilayah - rencana tata ruang
2012
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2012 (2): 127 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efisien, efektif, berdaya guna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Adil Dalam Lindungan Allah SWT, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;\r\nb.\tbahwa pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;\r\nc.\tbahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi NTB, maka arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan Ruang wilayah nasional dan provinsi perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 – 2032. \n UU No. 64 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 16 Tahun 1985; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 4 Tahun 1992; UU Nomor 5 Tahun 1992; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 7 Tahun 1996; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2001; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 27 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 30 Tahun 2007; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 29 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 45 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 35 Tahun 1991; PP Nomor 79 Tahun 1992; PP Nomor 10 Tahun 1993; PP Nomor 18 Tahun 1994; PP Nomor 68 Tahun 1998; PP Nomor 2 Tahun 1999; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 10 Tahun 2010; PP Nomor 75 Tahun 2001; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 16 Tahun 2004; PP Nomor 44 Tahun 2004; PP Nomor 45 Tahun 2004; PP Nomor 16 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 20 Tahun 2006; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 6 Tahun 2007 sebagimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 59 Tahun 2007; PP Nomor 60 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2008; PP Nomor 42 Tahun 2008; PP Nomor 43 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 22 Tahun 2010; PP Nomor 23 Tahun 2010; PP Nomor 24 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2007; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 \n Perda ini mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 – 2032, dengan hal yang diatur meliputi Ruang Lingkup Perencanaan; Asas, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; Rencana struktur ruang wilayah, Rencana pola tata ruang; Penetapan kawasan strategis kabupaten; Arahan pemanfaatan ruang; Ketentuan pengendalian pemanfaatn ruang; Kelembagaan; Hak, kewajiban masyarakat dalam penataan ruang; Ketentuan lain-lain, penyidikan, pengenaan sanksi, dan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012. \n 127 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor.....Tambahan Lembaran Daerah Nomor....) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur untuk periode 2012-2032. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah Lombok Timur yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam pengembangan agroindustri, perikanan dan kelautan, serta pariwisata, dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Kebijakan penataan ruang mencakup pengembangan wilayah berbasis pertanian, perikanan, dan kelautan dengan konsep agroindustri dan minapolitan; penataan pusat-pusat pertumbuhan dan peningkatan sistem prasarana wilayah; pengendalian pemanfaatan lahan pertanian; pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam, cagar budaya, dan peninggalan sejarah; pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan, daya dukung lingkungan, dan aspek konservasi; serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Rencana struktur ruang wilayah mencakup pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama (transportasi darat dan laut), dan sistem jaringan prasarana lainnya (energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan). Rencana pola ruang wilayah terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis nasional (Taman Nasional Gunung Rinjani), kawasan strategis provinsi (RASIMAS dan sebagian kawasan Kuta), dan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.","transitional_provisions","1. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\na. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\nb. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\nc. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.\n3. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\na. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;\nb. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana.\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administratif.\n3. Sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

EAST LOMBOK REGENCY

REGIONAL REGULATION OF EAST LOMBOK REGENCY
NUMBER 2 OF 2012
ABOUT
EAST LOMBOK REGENCY SPATIAL PLANNING
YEAR 2012 - 2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF EAST LOMBOK,

Considering:

that to direct development in East Lombok Regency by utilizing regional space efficiently, effectively, usefully, successfully, harmoniously, in balance, and sustainably in order to Realize an Equitable East Lombok Community Under the Protection of Allah SWT, it is necessary to prepare a Spatial Plan;
that the implementation of spatial planning includes the process of spatial planning, space utilization, and control of space utilization which is the embodiment of the Regional Long-Term Development Plan;
that with the enactment of Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government Regulation No. 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan and Regional Regulation No. 3 of 2010 concerning the NTB

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6602790-4ff0-4f60-af20-863ec71b2fed","actionData","errors"]