[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6602473-3333-42be-a9de-d52820437925","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kayong Utara","place_of_enactment","Sukadana","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/NO.9, TLD NO.159 LL KAB. KAYONG UTARA: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk tetap terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan secara gratis di Kabupaten Kayong Utara pada satuan pendidikan dasar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis, perlu dilakukan penyesuaian kembali; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.20 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, \n Perubahan Pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 11, pasal 12, pasal 13, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Pendidikan gratis \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018. \n 10 halaman dan 2 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Kayong Utara Nomor 97).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis. Perubahan tersebut meliputi:

Definisi: Perubahan dan penambahan definisi istilah-istilah terkait pendidikan, seperti pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan gratis, peserta didik, biaya pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan, jenjang pendidikan, satuan pendidikan, dan bantuan operasional pendidikan.
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis: Pendidikan gratis dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Bantuan Operasional Pendidikan: Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional pendidikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di Daerah. Satuan pendidikan yang telah mendapat bantuan operasional pendidikan tidak boleh membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik.
Bantuan Keuangan Khusus: Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional pendidikan kepada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan satuan pendidikan menengah di Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi.
Tujuan Pendidikan Gratis: Pendidikan gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik dalam pembiayaan pendidikan.
Komponen Pembiayaan: Komponen pembiayaan pendidikan gratis meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.
Penggalangan Dana oleh Komite Sekolah: Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan, dengan batasan sumber dana tertentu.
Larangan bagi Pendidik dan Komite Sekolah: Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang menjual buku pelajaran, melakukan pungutan, mencederai integritas evaluasi dan seleksi, mengambil keuntungan dari pendidikan gratis, memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi, dan melakukan kegiatan politik praktis di sekolah.
Pembiayaan Pendidikan Gratis: Pembiayaan pelaksanaan Pendidikan Gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah yang melakukan pungutan biaya.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan kepala satuan pendidikan, dan/atau penghentian bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KAYONG UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2014 ON FREE EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAYONG UTARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, secondary education affairs become the authority of the provincial regional government;
that in order to continue to organize free education in Kayong Utara Regency in basic education units, it is necessary to readjust Regional Regulation of Kayong Utara Regency Number 5 of 2014 concerning Free Education;
based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Amendments to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6602473-3333-42be-a9de-d52820437925","actionData","errors"]