Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 11 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kesejahteraan warga negaranya, serta maraknya kejahatan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan komitmen dan koordinasi dari berbagai pihak.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan, meliputi:

1. Pencegahan pelanggaran hak perempuan dan anak.
2. Penyelenggaraan perlindungan, termasuk hak-hak perempuan (perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, hak atas pekerjaan layak, pendidikan, dll.) dan hak-hak anak (hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, memperoleh identitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.).
3. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
4. Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, perluasan akses lapangan kerja, dan fasilitasi modal usaha.
5. Partisipasi anak dalam pengambilan keputusan melalui forum anak.
6. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA).

Peraturan ini juga menetapkan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua/wali, dan keluarga dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin hak-hak perempuan dan anak, menetapkan kebijakan perlindungan, melakukan kerjasama dengan masyarakat, memberikan rehabilitasi, dan melakukan tindakan preventif. Masyarakat bertanggung jawab berpartisipasi dalam pencegahan, memberikan informasi, dan mengawasi penegakan hukum. Orang tua/wali dan keluarga bertanggung jawab melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang.

(-)

1. Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa: a. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); b. Pencabutan izin usaha.