[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b65cb9cb-9a6b-40a6-8b5b-2d2618177a13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2014","number","3","year","2014","published_date","2014-03-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kampar","place_of_enactment","Bangkinang","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak-bumi-bangunan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2014/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penetapan tariff NJOP sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (5) Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, mengakibatkan kenaikan pajak terhutang sebesar 200% (dua raturs persen) disbanding pajak terhutang pada tahun-tahun sebelumnya; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 1997 sebagimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDA Kab.Kampar No.11 Tahun 2011; PERDA Kab.Kampar No.6 Tahun 2012; \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor\r\n11) diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014. \n 7 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perubahan tersebut meliputi definisi Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pendapatan, tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), ketentuan mengenai Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta ketentuan mengenai pembayaran pajak.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena penetapan tarif NJOP sebelumnya mengakibatkan kenaikan pajak terhutang yang signifikan. Tujuan perubahan ini adalah untuk menyesuaikan tarif pajak agar lebih proporsional.

Ketentuan Substansial:

Definisi: Mengubah definisi Dinas Pendapatan menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Pendapatan menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Tarif Pajak: Menetapkan tarif PBB-P2 yang berbeda berdasarkan NJOP, yaitu 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,-, 0,2% untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-, dan 0,3% untuk NJOP di atas Rp.2.000.000.000,-.
STPD: Menambahkan ketentuan mengenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan jika pajak terutang yang tercantum dalam SPPT tidak dibayar atau kurang bayar pada saat jatuh tempo.
Pembayaran Pajak: Menambahkan ketentuan bahwa pajak terutang harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo yang tertera pada SPPT.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAMPAR REGENCY
NUMBER 3 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2011
CONCERNING LAND AND BUILDING TAX RURAL AND URBAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAMPAR,

Considering:

that the determination of NJOP tariff of 0.3% (zero point three
percent) as stated in Article 4 paragraph (5) of Regional Regulation
Number 11 of 2011 concerning Land and Building Tax
Rural and Urban, resulting in an increase in tax
owed by 200% (two hundred percent) compared to tax
owed in previous years;
that based on the considerations referred to in
letter a, it is necessary to form a Kampar Regency Regional Regulation
concerning Amendments to Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Land and Building Tax Rural and
Urban.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of
Indonesia;
Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of
Autonomous

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b65cb9cb-9a6b-40a6-8b5b-2d2618177a13","actionData","errors"]