[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b658da96-561c-4951-84d5-22b8f72db00b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa","place_of_enactment","Sumbawa","theme","Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tenaga kerja migran - pelindungan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 6 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa\r\n
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa sebelum bekerja dan setelah bekerja. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Diluar Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu diganti. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 69 Tahun 1958, UU No 13 Tahun 2003 diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 6 Tahun 2011 diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 6 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014 diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 18 Tahun 2017 diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 6 Tahun 2023, PP No 10 Tahun 2020, PP No 59 Tahun 2021, PP No 22 Tahun 2022, Pemennaker No 2 Tahun 2019, Pemennaker No 9 Tahun 2019, Pemennaker No 4 Tahun 2023\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran, pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran dan keluarganya, dan perlindungan PMI pada saat sebelum bekerja dan setelah bekerja.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023. \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Diluar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sumbawa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia PMI, memberikan pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI dan keluarganya, serta melindungi PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja. Peraturan ini mencakup tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam memberikan pelindungan kepada PMI. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan informasi tentang migrasi aman, membuat basis data PMI, mengurus kepulangan PMI dalam situasi darurat, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja, serta melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi. Pemerintah Desa bertugas memberikan informasi, memverifikasi data CPMI, memfasilitasi persyaratan administrasi, memantau keberangkatan dan kepulangan PMI, serta melakukan pemberdayaan. P3MI memiliki tugas mencari peluang kerja, menempatkan PMI, dan menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya. Peraturan ini juga mengatur hak-hak CPMI, PMI, dan keluarga PMI, serta berbagai bentuk pelindungan yang diberikan sebelum dan setelah bekerja, termasuk pelindungan administratif, teknis, jaminan sosial, dan pemberdayaan. Selain itu, diatur pula mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) PMI, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelindungan PMI.","transitional_provisions","Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.","sanctions","P3MI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif berupa: \n1. peringatan tertulis;\n2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI;\n3. denda keterlambatan;\n4. pencabutan Surat Izin P3MI; dan/atau\n5. pencabutan izin tertulis penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMBAWA
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUMBAWA REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS OF SUMBAWA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMBAWA,

Considering:

that based on the provisions of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, the Regional Government has the duty and responsibility to provide protection to Indonesian Migrant Workers of Sumbawa Regency before working and after working;
that Regional Regulation of Sumbawa Regency Number 8 of 2015 concerning Placement Services and Protection of Indonesian Workers Working Abroad is no longer in accordance with the dynamics of the development of laws and regulations regarding the Protection of Indonesian Migrant Workers, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b658da96-561c-4951-84d5-22b8f72db00b","actionData","errors"]