Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 34 Tahun 2024

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utamanya adalah mengatur tata cara pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta membangun sinergi pemungutan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara substansial, peraturan ini menetapkan bahwa dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB adalah pokok Pajak MBLB terutang dengan tarif sebesar 25%. Pemungutan Opsen dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB. Wajib Pajak diwajibkan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB secara terintegrasi dengan Pajak MBLB melalui SPTPD dan SSPD. Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan, termasuk penagihan sanksi administratif, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, pengembalian dilakukan melalui mekanisme penerbitan SKPDLB oleh Bupati yang kemudian dikoordinasikan dengan Gubernur Sulawesi Selatan.

Selain aspek teknis pemungutan, peraturan ini mengamanatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk kerja sama yang meliputi pertukaran data perpajakan, pengawasan Wajib Pajak bersama, peningkatan pelayanan, pendampingan kapasitas, serta pengembangan SDM. Untuk menjamin akurasi penerimaan, dilakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB secara triwulanan antara Bupati, Gubernur, dan bank persepsi.