[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b64c96cd-c374-4171-918d-7060751db4ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","2001-08-02","effective_date","2001-08-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan-peraturan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2001/NO.58
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152\r\nTahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,maka\r\nPeraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum\r\nRumah Dinas,Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik\r\nDaerah,Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 58 dipandang perlu untuk\r\ndisempurnakan \n Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan DaerahDaerah\r\nTingkat II di Sulawesi .\r\nUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok\r\nAgraria.\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara\r\nyang Bersih dan Bebas dari KKN.\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPerundang-undangan.\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan\r\nDaerah .\r\nUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Tentang Penjualan\r\nKendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.\r\nPeraturan Pemerintah 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan\r\nRumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 38 Tahun 1982.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara .\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan\r\nPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.\r\nPeraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penetapan Status\r\nHukum Rumah Dinas,Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah. \n PERUBAHAN\r\nKEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG\r\nPENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH DINAS, GEDUNG KANTOR DAN\r\nKENDARAAN DINAS MILIK DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2001. \n ERUBAHAN\r\nKEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG\r\nPENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH DINAS, GEDUNG KANTOR DAN\r\nKENDARAAN DINAS MILIK DAERAH \n 3 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 58)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah. Perubahan tersebut meliputi ketentuan mengenai rumah dinas dan perubahan status hukum kendaraan dinas. Rumah dinas mencakup rumah dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Eselon III, Kantor Perwakilan, serta Wisma Bantimurung di Jakarta. Perubahan status hukum kendaraan dinas dapat dilakukan dengan penghapusan atau penjualan kepada pihak lain. Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara dan Anggota DPRD yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat diserahkan kepada pejabat negara atau anggota DPRD yang telah habis masa jabatannya, dengan ketentuan tidak lebih dari satu unit. Kendaraan dinas operasional yang digunakan oleh Anggota DPRD dapat dilelang atau dijual kepada yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun. Perubahan status hukum dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dengan pembayaran ganti rugi yang tidak merugikan Pemerintah Kabupaten Maros. Besarnya ganti rugi ditetapkan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dengan mempertimbangkan nilai jual, harga dasar, harga pasaran, susut pemakaian, model, dan tahun pembuatan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2001.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
NUMBER 04 OF 2005

ON
THE SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 14 OF 2001 ON
DETERMINATION OF THE LEGAL STATUS OF OFFICIAL RESIDENCES, OFFICE BUILDINGS AND OFFICIAL VEHICLES OWNED BY THE REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAROS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b64c96cd-c374-4171-918d-7060751db4ea","actionData","errors"]