[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b64b26a6-01a9-4bdf-9dfd-670c4ba5bc2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Adaptasi Perubahan Iklim","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Adaptasi Perubahan Iklim","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN IKLIM
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Adaptasi Perubahan Iklim
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa adaptasi perubahan iklim merupakan bagian dari pembangunan yang berwawasan lingkungan dan membutuhkan manajemen risiko iklim secara efektif dan berkelanjutan; \r\nb. bahwa wilayah Kabupaten Buton Utara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non-alam yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat, dan tepat; \r\nc. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam memperkuat dan membangun strategi adaptasi perubahan iklim secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah, perlu menyusun Adaptasi Perubahan Iklim; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Perubahan Iklim. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); \r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); \r\n4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \r\n5. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.33/Men.LHK/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521). \n 1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengurangi risiko Dampak Perubahan Iklim di Daerah.\r\n2. Penyusunan RAD-API meliputi:\r\na. identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan masalah Dampak Perubahan Iklim;\r\nb. penyusunan kajian kerentanan, ketangguhan dan risiko iklim;\r\nc. penyusunan pilihan aksi Adaptasi Perubahan Iklim;\r\nd. penetapan prioritas aksi Adaptasi Perubahan Iklim;\r\ne. pengintegrasian aksi Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan Daerah; dan\r\nf. penetapan rencana aksi Adaptasi Perubahan Iklim. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. \n Jumlah Halaman 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam memperkuat strategi adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah kondisi geografis dan sosial budaya yang rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim, yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengurangi risiko dampak perubahan iklim, yang diatur dalam Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API).
Penyusunan RAD-API meliputi identifikasi target wilayah, penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim, penyusunan pilihan aksi adaptasi, penetapan prioritas aksi, integrasi aksi ke dalam kebijakan pembangunan daerah, dan penetapan rencana aksi.
Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup bertanggung jawab menyusun RAD-API, dengan membentuk tim yang melibatkan Perangkat Daerah terkait, perguruan tinggi, LSM, dan kelompok masyarakat.
RAD-API ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat dimonitoring setiap tahun.
RAD-API menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan sanksi administrasi bagi yang tidak menjadikan RAD-API sebagai dasar.
Pelaksanaan RAD-API dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui program di setiap sektor yang telah dianggarkan.
Implementasi program kerja ditujukan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, air, transportasi, dan kesehatan.
Implementasi program kerja dapat dikerjasamakan dengan instansi pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat.
Bupati membentuk Forum Adaptasi Perubahan Iklim Daerah (FAPID) untuk mendukung keterpaduan penyelenggaraan aksi adaptasi perubahan iklim, yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.
Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan aksi adaptasi perubahan iklim.
Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim, baik secara perorangan maupun melalui FAPID.
Pendanaan adaptasi perubahan iklim bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perangkat Daerah yang tidak menjadikan RAD-API sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan akan diberikan sanksi administrasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUTON UTARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
on
CLIMATE CHANGE ADAPTATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering :

that climate change adaptation is part of environmentally sound development and requires effective and sustainable climate risk management;
that the North Buton Regency area has geographical, geological, hydrological, demographic, and socio-cultural conditions that allow for disasters, both caused by natural and non-natural factors that can hinder and disrupt the life and livelihood of the community, so it is necessary to make anticipatory and coordinated, integrated, rapid and precise mitigation efforts;
that to provide direction and a legal basis for strengthening and building a planned, integrated, comprehensive, coordinated climate change adaptation strategy

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b64b26a6-01a9-4bdf-9dfd-670c4ba5bc2f","actionData","errors"]