[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b649d8cc-a34e-412c-8e54-00bf97f07cc2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2003","number","7","year","2003","published_date","2003-07-30","effective_date","2003-09-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2003/NO.22, TLD No.22, LL PROV. KALBAR: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengawasan mutu hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara optimal, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan serta lingkungannya; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.9 Tahun 1985, UU No.18 Tahun 1997, UU No.8 Tahun 1999, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.141 tahun 2000, PP No.66 Tahun 2001, Kepres No.13 Tahun 1997, Kepres No.44 Tahun 1999, Perda Propinsi No.4 Tahun 1986 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan Dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Pengawasan, Kftentuan Khusus, Ketentuan Pidana, Penyidikan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2003. \n Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 2 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Propinsi Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi atas pengujian mutu hasil perikanan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan dengan menjamin mutu hasil perikanan yang diperdagangkan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Kewajiban bagi setiap orang atau badan yang akan memasarkan hasil perikanan untuk tujuan konsumsi manusia (ekspor, antar propinsi/pulau, dan lokal) untuk melakukan pengujian mutu hasil perikanan.
Pengujian mutu dilakukan oleh Unit Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat.
Prosedur pengajuan permohonan pengujian mutu.
Penetapan retribusi sebagai penerimaan daerah.
Jenis hasil kegiatan pengujian berupa Laporan Hasil Uji (LHU), Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality), dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).
Objek retribusi berupa komoditi perikanan (hidup, segar, olahan), bahan baku, dan sampel lainnya.
Subjek retribusi adalah orang atau badan yang wajib melakukan pengujian mutu.
Penggolongan retribusi sebagai retribusi jasa umum.
Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada penggantian pemakaian aset dan kelayakan teknis.
Struktur tarif retribusi berdasarkan nilai pokok (NP) yang merupakan perkalian komponen biaya dengan jumlah sampel.
Wilayah pemungutan adalah wilayah daerah tempat pengujian dilakukan.
Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang sah.
Kewajiban mengisi SPdORD bagi wajib retribusi.
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan oleh Gubernur, ketentuan khusus mengenai larangan bagi pejabat untuk memberitahukan informasi wajib retribusi, serta ketentuan pidana bagi pelanggaran tertentu.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.\n2. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).\n3. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 22 YEAR 2003 SERIES B NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 7 YEAR 2003
ABOUT
FISHERIES PRODUCT QUALITY TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the quality control of fisheries products is one of the efforts
to achieve the optimal level of utilization of fisheries resources potential,
protecting consumers from things that
are detrimental and endanger health and the environment;
that to achieve these objectives, it is necessary to have a guarantee of
the quality of fisheries products traded by conducting testing
on the quality of fisheries products;
that based on the quality testing of fisheries products on commodities
fisheries to be traded will then
be issued Test Result Report (LHU), Quality Certificate (Certificate Of
Quality) and or Health

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b649d8cc-a34e-412c-8e54-00bf97f07cc2","actionData","errors"]