[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b63c4861-afbc-423a-bfef-d49f8ecd45b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-10-31","effective_date","2013-11-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

produk hukum
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi\r\n dalam pembentukan produk hukum daerah di\r\n lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, maka\r\n perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum\r\n daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten\r\n Sijunjung, secaraterencana, terpadu, dan\r\n terkoordinasi \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\n dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan\r\n Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk\r\n Hukum Daerah \n Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Wilayah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\n \n Menetapkan Pembentukan Produk Hukum Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013. \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Latar belakangnya adalah perlunya prosedur penyusunan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis Produk Hukum Daerah: Peraturan ini mengatur bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Produk hukum yang bersifat pengaturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Produk hukum yang bersifat penetapan berupa Keputusan Bupati.
Perencanaan Produk Hukum Daerah: Perencanaan penyusunan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dituangkan dalam Prolegda. Prolegda disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan/atau aspirasi masyarakat daerah.
Penyusunan Produk Hukum Daerah: Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati, disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan. Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah disusun oleh Kepala SKPD.
Pembahasan dan Pengesahan Perda: Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui dua tahap pembicaraan. Setelah disetujui bersama, Perda ditetapkan oleh Bupati.
Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi: Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah. Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
Evaluasi dan Klarifikasi Perda: Rancangan Perda tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah dievaluasi oleh Gubernur. Perda dan Peraturan Bupati disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan klarifikasi.
Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat: Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda hingga pengundangan Perda. Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan produk hukum daerah.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for uniformity and orderly administration in the formation of regional legal products within the Sijunjung Regency Government, it is necessary to have procedures for drafting regional legal products within the Sijunjung Regency Government, in a planned, integrated, and coordinated manner;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation of Regional Legal Products;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Provincial Region of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b63c4861-afbc-423a-bfef-d49f8ecd45b9","actionData","errors"]