[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b63af2dd-b921-44b7-82dd-71e6bc420961","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-05-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandung","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYIDIKAN - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - LINKUNGAN - PEMERINTAHAN - KOTA - BANDUNG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Bandung Tahun 2016 No. 02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:	\n \n Bahwa telah dibentuk Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 4/PD/1986, perlu ditingkatkan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, Kota Bandung Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 4/PD/1986 perlu diganti, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; Permendagri No. 11 Tahun 2009; Permenkum dan HAM No. M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Kepmendagri No. 7 Tahun 2003; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang meliputi Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Kartu Tanda Pengenal, Pendidikan dan Pelatihan, Ruang Lingkup Operaisonal dan Syarat-syarat Operasional, Pelaksanaan Operasi dan Penyidikan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan, Sekretaiat PPNS, Pakaian dan Artribut, Pembiayaan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016. \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 4/PD/1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah secara terkoordinasi dan berkesinambungan, menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan otonomi daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan Peraturan Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kedudukan PPNS yang berada di bawah Walikota melalui Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dengan berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. PPNS memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, memanggil saksi, dan mengenakan biaya paksaan penegakan hukum. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.\n\nPeraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban PPNS, pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS, sumpah/janji dan pelantikan, kartu tanda pengenal, pendidikan dan pelatihan, ruang lingkup operasional, pelaksanaan operasi dan penyidikan, koordinasi, pengawasan dan pembinaan, serta sekretariat PPNS. Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANDUNG,
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG CITY
NUMBER 2 OF 2016
ABOUT
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS WITHIN THE
BANDUNG CITY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out investigations into violations of the provisions of Regional Regulations, Bandung Level II Municipality Regional Regulation Number 4/PD/1986 has been established regarding Civil Servant Investigators who conduct Investigations into Violations of Regional Regulations;
that in order to provide guaranteed legal certainty for law enforcement against violations of Regional Regulations as referred to in letter a, it is necessary to improve the role of Civil Servant Investigator Officials in a coordinated, directed, integrated and sustainable manner;
that along with the implementation of regional autonomy policies and the system of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b63af2dd-b921-44b7-82dd-71e6bc420961","actionData","errors"]