[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b631b5ee-c66b-475a-916b-fb6cca3a3c23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 20 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 20 Tahun 2017","number","20","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7ce849fc-3633-47b3-90ac-47a57bfb8911","Pelaporan Kekayaan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LAPORAN-HARTA-KEKAYAAN-PENYELENGGARAAN-NEGARA-(LHKPN)-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KOTA-PAREPARE
2017
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalagunaan kekuasaan serta wewenang, maka wajib pejabat penyelenggara Negara termasuk dilingkungan Pemerintahan Kota Parepare untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada komisi Pemberantasan Korupsi;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);\r\n7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;\r\n8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara; \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LHKPN\r\nBAB III UNSUR PENGELOLA LHKPN\r\nBAB IV PENGAWASAN\r\nBAB V SANKSI\r\nBAB VI KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB VII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n 5 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Parepare. Kebijakan ini mewajibkan pejabat penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\n\nSubjek yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan (Wajib Lapor/WL) meliputi Walikota, Wakil Walikota, pejabat eselon II, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kuasa pengguna anggaran, dan auditor. LHKPN wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan pertama kali, pengangkatan kembali, atau berakhirnya masa jabatan/pensiun. Selain itu, pelaporan wajib dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui aplikasi e-LHKPN atau media elektronik lainnya.\n\nUntuk mendukung kelancaran pelaporan, dibentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur, serta administrator instansi dan unit kerja. UPL bertugas melakukan koordinasi dengan KPK, monitoring kepatuhan, serta memberikan sosialisasi kepada para pejabat wajib lapor. Pengawasan pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung dan Inspektur Kota Parepare, yang juga berwenang menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait pendaftaran dan pemeriksaan harta kekayaan.","transitional_provisions","1. Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A atau Formulir model KPK-B, serta mengalami perubahan jabatan atau mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017.\n2. Untuk penyampaian LHKPN pada Tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.","sanctions","1. Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN akan diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.\n2. Jika setelah peringatan ketiga tetap tidak menyampaikan LHKPN, maka akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGULATION OF THE MAYOR OF PAREPARE
NUMBER 20 OF 2017
ON
WEALTH REPORT OF STATE OFFICIALS (LHKPN)
WITHIN THE PAREPARE CITY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that in order to realize good governance that is free from corruption, collusion, nepotism, and abuse of power and authority, state officials, including those within the Parepare City Government, are required to report their wealth to the Corruption Eradication Commission;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b631b5ee-c66b-475a-916b-fb6cca3a3c23","actionData","errors"]