[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b618fb73-07e4-40c1-be8e-80563ba55c92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-03-13","effective_date","2025-03-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"9f1d2f41-ab3d-4eb0-bc16-0153a1cdbcb9","Penyelesaian Sengketa Arbitrase","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

arbitrase
2025
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 5, BN 2025 (234) : 6 hlm
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelesaian sengketa arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan harus mengedepankan nilainilai keadilan sebagai landasan moral dalam interaksi para pihak di lingkungan Kementerian Pertahanan; \r\nbahwa Kementerian Pertahanan telah beberapa kali dihadapkan pada sengketa hukum yang diselesaikan dengan cara arbitrase; \r\nbahwa terdapat kekosongan hukum yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Arbitrase di Lingkungan Kementerian Pertahanan. \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;\r\nPeraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan;\r\nPeraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. \n Penyelesaian sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan dilaksanakan terhadap sengketa yang timbul dari hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase.\r\nDalam penyelesaian sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan Menteri membentuk tim penyelesaian sengketa Arbitrase. \r\nTim penyelesaian sengketa Arbitrase merupakan tim yang dibentuk untuk menangani sengketa Arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2025. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Pertahanan ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyelesaian sengketa arbitrase di lingkungan Kementerian Pertahanan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mengatasi kekosongan hukum yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa arbitrase dan untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa tersebut mengedepankan nilai-nilai keadilan. Peraturan ini menetapkan pembentukan tim penyelesaian sengketa arbitrase yang bertugas mengoordinasikan penyelesaian sengketa, menyiapkan administrasi, dan mengoordinasikan pengadaan jasa konsultan hukum. Tim ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang masing-masing memiliki tugas spesifik. Penyelesaian sengketa arbitrase juga melibatkan jaksa pengacara negara dan konsultan hukum, terutama dalam kasus sengketa internasional. Pendanaan untuk penyelesaian sengketa ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pertahanan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF ARBITRATION DISPUTES
WITHIN THE MINISTRY OF DEFENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the settlement of arbitration disputes within the Ministry of Defense must prioritize the values of justice as a moral foundation in the interaction of the parties within the Ministry of Defense;
that the Ministry of Defense has been faced with legal disputes that are resolved by means of arbitration several times;
that there is a legal vacuum that hinders the effectiveness of arbitration dispute resolution within the Ministry of Defense;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Defense concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b618fb73-07e4-40c1-be8e-80563ba55c92","actionData","errors"]