[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6144df3-aa7b-4f61-b977-f3dd31c5be38","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-02-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCEGAHAN NARKOTIKA
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif\r\n
ABSTRAK:	\n \n Berikut adalah teks yang telah dirapikan spasinya:\r\n\r\nBahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); \r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); \r\n4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. tugas dan wewenang;\r\nb. antisipasi dini;\r\nc. pencegahan;\r\nd. penanggulangan dan rehabilitasi;\r\ne. pendanaan;\r\nf. pelaporan;\r\ng. pembinaan dan pengawasan; dan\r\nh. partisipasi masyarakat; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. \n Jumlah Halaman 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan NAPZA yang dapat melemahkan ketahanan nasional.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Tugas dan Wewenang: Bupati bertugas melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA, termasuk layanan informasi dan edukasi, koordinasi lintas lembaga, memfasilitasi rehabilitasi medis dan sosial, serta melindungi masyarakat dari bahaya NAPZA. Bupati berwenang membentuk Tim Terpadu di tingkat Daerah dan Kecamatan.
Antisipasi Dini: Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan, satuan pendidikan, rumah kos, hotel, dan tempat hiburan. Deteksi dini dapat dilakukan melalui tes urine.
Pencegahan: Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pencegahan melalui seminar, lokakarya, kegiatan keagamaan, pagelaran seni dan budaya, outbond, perlombaan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan, karya tulis ilmiah, serta sosialisasi dan bimbingan teknis. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga.
Penanggulangan dan Rehabilitasi: Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan terhadap pecandu/korban penyalahgunaan NAPZA melalui fasilitasi rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Lapor. Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada pecandu/korban yang telah selesai rehabilitasi untuk memperoleh kesempatan kerja, melanjutkan pendidikan, serta pembinaan mental dan hubungan sosial.
Pendanaan: Pendanaan dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah.
Pelaporan: Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi secara berkala.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat berhak berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau Badan usaha yang terbukti melakukan Peredaran NAPZA akan diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUTON UTARA REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
FACILITATION OF PREVENTION AND MANAGEMENT OF
NARCOTICS, PSYCHOTROPICS AND ADDICTIVE SUBSTANCES ABUSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 2 paragraph (3) and
Article 3 letter a of the Minister of Home Affairs Regulation Number 12
of 2019 concerning Facilitation of Prevention and
Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of
Narcotics and Narcotics Precursors, it is necessary to establish a
Regional Regulation concerning Facilitation of Prevention and
Management of Narcotics Abuse,
Psychotropics and Addictive Substances;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 14 of 2007 concerning the
Establishm

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6144df3-aa7b-4f61-b977-f3dd31c5be38","actionData","errors"]