[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b611ab2d-7db9-44ae-85e2-9c69602694c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-05-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KOMUNIKASI DAN INFORMASI - PENYELENGGARAAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan\r\nsetiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan\r\nsosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan\r\npenyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik; bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu\r\ndikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen\r\nPemerintahan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan\r\nInformatika; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; \n Peraturan Daerah itu mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, penyelenggaraan pelayanan informasi publik, kemitraan dan peran serta masyarakat, hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2012. \n 25 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi upaya pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek, termasuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pos, telekomunikasi, penyiaran, keterbukaan informasi publik, dan diseminasi informasi. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengendalian TIK, yang mencakup infrastruktur, infostruktur, dan suprastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah. Pembangunan dan penerapan TIK harus memenuhi prinsip keterpaduan, peningkatan kualitas SDM, manfaat, keamanan dan kehandalan, legalitas, kesetaraan hak akses, fleksibilitas, serta berbasis open sistem, open source, dan legal sistem. Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, yang memerlukan izin dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Badan publik diwajibkan menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan. Masyarakat dan badan usaha memiliki hak untuk mendapatkan layanan komunikasi dan informatika, serta berkewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan pelaksanaan dibidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau belum diatur.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administratif dikenakan untuk pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Sanksi pidana dikenakan untuk pelanggaran pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 6 OF 2012
CONCERNING
ORGANIZATION OF COMMUNICATION AND INFORMATICS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that communication and informatics are a necessity for everyone for personal and social environment development and are a means to optimize the implementation of good governance;
that the utilization of communication and informatics needs to be prioritized in the process of implementing Regional Government management according to authority based on the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Communication and Informatics;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b611ab2d-7db9-44ae-85e2-9c69602694c8","actionData","errors"]