[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5f3bb7a-f3f8-44ae-aac1-1adbd17c73b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penataan dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2011","number","31","year","2011","published_date","2011-07-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penataan dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sarana dan Prasarana Kerja - Penataan dan Standarisasi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk pelaksanaan kegiatan, kelancaran dan kenyamanan kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi perlu disusun peraturan tentang Penataan dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja yang merupakan acuan dalam menentukan standar sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Penataan dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dengan Peraturan Walikota; \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; \n Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang asas pentaan dan standarisasi sarana dan prasarana kerja, satndarisasi sarana dan prasarana kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2011. \n 7 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini mengatur tentang penataan dan standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan, kelancaran, dan kenyamanan kerja. Tujuannya adalah untuk menjadi acuan dalam menentukan standar sarana dan prasarana.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas Penataan: Penataan sarana dan prasarana kerja dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien, efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja: Meliputi standarisasi ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
Ruangan Kantor: Mencakup berbagai jenis ruangan seperti ruang kerja, ruang tamu, ruang staf, ruang rapat, dan lain-lain.
Perlengkapan Kantor: Meliputi perabot kantor, alat-alat bermesin, alat tulis kantor, dan lain-lain.
Rumah Dinas: Terdiri dari rumah jabatan, rumah dinas, dan rumah pegawai. Rumah jabatan diperuntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan rumah dinas diperuntukkan bagi Sekretaris Daerah.
Kendaraan Dinas: Meliputi kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas operasional/jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Peraturan ini juga mengatur bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja (besaran dan spesifikasinya) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

","transitional_provisions","1. Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan keramik, marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.\n2. Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.\n3. Ukuran rumah jabatan dan rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dapat dipertahankan.\n4. Ukuran ruangan yang sudah ada sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.\n5. Kendaraan dinas yang sudah ada dapat dipertahankan.\n6. Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faksimili, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-lain.\n7. Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MAYOR OF CIMAHI
NUMBER: 31 OF 2011
ABOUT
ARRANGEMENT AND STANDARDIZATION OF WORK FACILITIES AND INFRASTRUCTURE
WITHIN THE CIMAHI CITY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the implementation of activities, the smooth running and comfort
of work within the Cimahi City Government, it is necessary to prepare
regulations regarding the Arrangement and Standardization of Facilities and
Work Infrastructure which is a reference in determining the standard
of facilities and infrastructure within the Cimahi City Government;
that based on the considerations as referred to in
letter a above, it is necessary to stipulate the Arrangement and Standardization of
Work Facilities and Infrastructure within the Cimahi City
Government with a Mayor Regulation;

In view of:

Law Number 28 of 1999 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5f3bb7a-f3f8-44ae-aac1-1adbd17c73b8","actionData","errors"]