[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5ea4ba5-dd20-4914-bfc2-39b5faf4f6dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-09-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Sistem Drainase","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem - drainase
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2020/No.6 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Drainase
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yanmg cenderung menurun dan kebnutuhan air yang semakin meningkat daya air adalah potrnsi yang terkandung dalam air seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota dan perkembangan industri maka perlu membentuk Perda tentang Sistem Drainase. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; Uu No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Uu No. 9 tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP no. 82 Tahun 2001; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 tahun 2020; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda kota Bekasi No. 03 tahun 2013; Perda Kota bekasi No. 16 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perdas Kota Bekasi No. 06 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 20111; Perda kota Bekasi No. 13 Tahun 2011; Perda Kota Bekasi No. 05 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 13 tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 06 tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2019; Perda Kota Bekasi No. 11 tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 13 tahun 2018. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksdu tujuan Dan Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggung Jawab, Perencanaan Sistem Drainase, Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Drainase, Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Drainase, Perizinan, Pemberdayaan, Pembiayaan, Hak Dan Kewajiban, Peran Masyarakat Dan Swasta, Pembinaan Dan Pengawasan, Kerja Sama, Larangan, Sanksi Adminstratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020. \n 28 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Industri Oleh Pengembang Di Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan Dan Industri Oleh Pengembang Di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);\n2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase yang tertib administrasi, memenuhi ketentuan teknis, ramah lingkungan, dan andal dalam pelayanan, serta menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan, sekaligus meningkatkan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian air.

Peraturan ini mengatur wewenang Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan dan pola penyelenggaraan sistem drainase, pemberian rekomendasi dan perizinan, pemberdayaan pemangku kepentingan, serta pengawasan dan pengendalian. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase yang berwawasan lingkungan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, menjaga efektivitas dan kualitas pelaksanaan, serta memberikan bantuan teknis.

Ketentuan substansial mencakup perencanaan sistem drainase (penyusunan rencana induk, studi kelayakan, perencanaan teknik terinci), pelaksanaan konstruksi (pembangunan baru dan normalisasi), operasi dan pemeliharaan sistem drainase, pemantauan dan evaluasi, perizinan kegiatan yang berdampak pada sistem drainase, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan, hak dan kewajiban pihak terkait, peran masyarakat dan swasta, pembinaan dan pengawasan, kerjasama antar instansi, serta larangan terkait perusakan sistem drainase.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban setiap orang dan badan hukum untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan sistem drainase, mencegah kerugian, serta memelihara prasarana dan sarana. Alih fungsi lahan harus memastikan debit air sebelum dan sesudah pembangunan tetap sama (zero run off) melalui pembangunan embung, kolam retensi/detensi, sumur resapan, biopori, dan penghijauan. Bangunan gedung wajib memiliki fasilitas tampungan dan resapan air hujan serta menerapkan sistem drainase ramah lingkungan.

","transitional_provisions","1. Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n2. Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\na. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini; dan\nb. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 42 huruf g dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pembongkaran bangunan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 42 huruf a sampai f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY
PATRIOT CITY
2020
NUMBER : 6
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 06 OF 2020
CONCERNING
DRAINAGE SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

Considering :

that spatial utilization, referring to the spatial function stipulated in the spatial plan, is implemented by developing land use management, water use management, air use management, and other natural resource use management;
that in facing the imbalance between decreasing water availability and increasing water demand, water resources must be managed by considering social, environmental, and economic functions in harmony;
that water power is the potential contained in water and/or at water sources that can provide benefits or losses for human life and livelihood and its environment;
that along with the rapid growth of the city and industrial development as a result of regional development, which is increasing, and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5ea4ba5-dd20-4914-bfc2-39b5faf4f6dc","actionData","errors"]