[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5e97313-67d8-4770-bafc-df79f0d4f3ab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2025","number","8","year","2025","published_date","2025-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak - retribusi
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 8.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025.
ABSTRAK:	\n \n Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025. \n Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018. \n Peraturan ini mengatur tata cara perhitungan, pengalokasian, dan penetapan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagikan kepada desa di Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari alokasi merata dan alokasi proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2025. \n 39 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini menetapkan tata cara pengalokasian dan penetapan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHPD dan RD) kepada Desa di Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan sebagai pedoman pengalokasian dana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memberikan jaminan sosial (kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta memberikan tambahan operasional atau pemeliharaan sarana dan prasarana desa.

Alokasi DBHPD dan RD ditetapkan sebesar 10% dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025. Pengalokasian dilakukan dengan asas pemerataan (60% dibagi merata ke seluruh desa) dan asas keadilan (40% dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan). Pengelolaan dana ini menjadi tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dengan mekanisme penyaluran yang dilakukan dalam empat triwulan melalui Rekening Kas Desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Perbup Kab. Lamongan No. 47 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349120/perbup-kab-lamongan-no-47-tahun-2025","ad2f855d-f5f9-43be-9d2a-9af5da61df3b","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
REGENT OF LAMONGAN
EAST JAVA PROVINCE
REGULATION OF THE REGENT OF LAMONGAN
NUMBER 8 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR ALLOCATION AND DETERMINATION OF THE SHARE OF REGIONAL TAX AND REGIONAL SERVICE FEE REVENUE TO VILLAGES FOR THE 2025 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

REGENT OF LAMONGAN,

Considering :

that to implement the provisions of Article 141 paragraphs (3) and (4) of Lamongan Regency Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Villages, as amended by Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5e97313-67d8-4770-bafc-df79f0d4f3ab","actionData","errors"]