[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5e0e3d2-922b-4805-b7e3-ef9925b4078b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kendari","place_of_enactment","Kendari","theme","Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ruang terbuka hijau
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2011/ NO. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:	\n \n Perkembangan dan pertumbuhan Kota Kendari Kota Kendari disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang memadai ; Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 5 Tahun 1990 ; UU No. 6 Tahun 1995 ; UU NO. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 ; UU No. 10 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004 ; UU No. 26 Tahun 2007 ; UU No. 32 Tahun 2009 ; PP No. 63 Tahun 2002 ; Pemendagri No. 1 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 ; Perda Kota Kendari No. 2 Tahun 2008 .\r\n \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, fungsi, dan manfaat, jenis dan pemanfaatan, pengelolaan, perizinan, peran serta masyarakat, kerjasama pengelolaan ruang terbuka hijau, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dibentuk dengan tujuan untuk penghijauan, mewujudkan kawasan hunian yang asri, menciptakan keseimbangan antara ruang terbuka hijau dan ruang terbangun, menanggulangi penurunan kualitas lingkungan, menciptakan keindahan kota, dan membuka daerah resapan air.

Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi pencegahan erosi, pengaturan tata air, memberikan nilai estetika, melindungi dari sinar matahari, mengurangi polusi udara dan kebisingan, perlindungan plasma nutfah, dan pengamanan kawasan lindung perkotaan. Manfaat RTH adalah sebagai sarana identitas daerah, penelitian, rekreasi, peningkatan ekonomi lahan, menumbuhkan kebanggaan daerah, aktivitas sosial, ruang evakuasi darurat, perbaikan iklim mikro, dan peningkatan cadangan oksigen.

Jenis RTH terdiri dari RTH publik dan privat. RTH publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pelaku pembangunan, sementara RTH privat dikelola oleh perseorangan atau badan hukum. Jenis RTH meliputi jalan, taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan, perkantoran, hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur SUTT/SUTET, sempadan sungai/pantai/bangunan, lajur pengaman, daerah penyangga lapangan udara, dan taman atap. Lokasi dan luas RTH diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Setiap pemilik rumah tinggal, pengembang perumahan, bangunan kantor, hotel, industri, dan bangunan umum lainnya wajib melakukan penanaman pohon pelindung dan penghijauan sesuai ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin.\n2. Penebangan atau tindakan yang mengakibatkan kerusakan atau matinya pohon dalam kawasan RTH dikenakan ganti rugi berupa penggantian tanaman sejenis atau pembayaran biaya penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 17 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF KENDARI
REGIONAL REGULATION OF KENDARI CITY
NUMBER 10 OF 2011
ABOUT
MANAGEMENT OF GREEN OPEN SPACE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KENDARI,

Considering:

that the development and growth of Kendari City is accompanied by rapid land use change which can cause environmental damage and reduce the carrying capacity of the land in supporting community life, so it is necessary to make efforts to maintain and improve the quality of the environment through the provision of adequate Green Open Space;
that based on Article 11 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2007 concerning Spatial Planning of Green Open Space in Urban Areas, the development planning of Green Open Space in Urban Areas is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Management of Green Open

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5e0e3d2-922b-4805-b7e3-ef9925b4078b","actionData","errors"]