[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5ccb82d-0eb7-44e0-82d0-bfb8b7eef5ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-08-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuasin","place_of_enactment","Pangkalan Balai","theme","Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup-rencana perlindungan dan pengelolaan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2023/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa lingku11gan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga n egara dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sehingga perlu dilindungi dan dikelola dan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perliindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 6 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 7 Tahun 2021. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin. Diatur mengenai ketentuan umum, prinsip, tujuan, sasaran, sistematika rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jangka waktu dan kedudukan, dasar penyusunan dan ruang lingkup, materi muatan, penetapan indeks kualitas lingkungan hidup, koordinasi dan kerjasama, monitoring dan pelaporan, pembiayaan, peran serta masyarakat, pengawasan dan sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023. \n 15 hlm, Penjelasan : 4 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dukungan antisipasi isu lingkungan global, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

RPPLH ini memiliki sasaran untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), keanekaragaman hayati, serta pengendalian perubahan iklim. Selain itu, RPPLH juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem serta keberadaan sumber daya alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem DAS/Sub DAS dan sumber mata air, serta menjaga daya dukung dan daya tampung pada setiap ruang ekosistem.

RPPLH Kabupaten Banyuasin Tahun 2021-2050 disusun dengan sistematika yang meliputi pendahuluan, kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung Kabupaten Banyuasin, permasalahan dan target lingkungan hidup, serta kebijakan dan pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2021-2050. RPPLH ini menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten, yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RPPLH disusun menggunakan pendekatan jasa lingkungan yang terdiri atas berbagai jenis jasa lingkungan seperti penyediaan pangan, air bersih, serat, energi, sumber daya genetik, pengaturan iklim, pengaturan aliran air dan banjir, tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekoturisme, estetika alam, pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, pendukung siklus hara, pendukung produksi primer, dan pendukung biodiversitas.

RPPLH memuat arahan mengenai rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan aspek karakteristik ekoregion, daya dukung dan daya tampung, potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.\n3. Penerapan sanksi administratif dilaksanakan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUASIN
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANYUASIN REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUASIN,

\n\n \n \n

Considering:

that a good and healthy environment is a fundamental right of every citizen and is a gift from God Almighty that provides benefits for human welfare, so it needs to be protected and managed;
that the declining quality of the environment has threatened the survival of humans and other living things, so it is necessary to carry out serious and consistent environmental protection and management by all stakeholders;
that based on the provisions of Article 63 paragraph (3) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is necessary to formulate policies on environmental protection and management in a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5ccb82d-0eb7-44e0-82d0-bfb8b7eef5ac","actionData","errors"]