[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5bf981f-1a83-4f5e-a821-3d2d542c7f77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit\r\nPelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-07-26","effective_date","2025-08-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit\r\nPelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Unit Pelaksana Teknis - Bidang Pelatihan Kesehatan
2025
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 9, BN 2025 (582); 12 hlm
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit\r\nPelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun\r\n2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana\r\nTeknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan\r\nKementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan\r\nkebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 17 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 28 Tahun 2024; Perpres Nomor 161 Tahun 2024; Permenpan Nomor 2 Tahun 2023; Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan dan klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan; tugas dan fungsi; susunan organisasi; instalasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; penataan organisasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2025. \n 12 hlm; hlm 1 sd 10 (batang tubuh), hlm 11 s.d. 12 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 210).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk menata organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, sejalan dengan transformasi kesehatan bidang sumber daya manusia kesehatan. UPT Bidang Pelatihan Kesehatan bertugas melaksanakan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian, dan juga di luar lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan, setelah mendapat persetujuan Kepala Pusat. Fungsi UPT meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran; pengembangan metode dan teknologi pembelajaran; pelaksanaan pelatihan yang terintegrasi; penjaminan mutu program pelatihan; pelaksanaan uji kompetensi; pelaksanaan kerja sama; pengelolaan data dan informasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; serta pelaksanaan urusan administrasi. Klasifikasi UPT terdiri atas Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan Balai Pelatihan Kesehatan. Susunan organisasi terdiri atas kepala, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Kepala UPT dapat membentuk instalasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dengan persetujuan Kepala Pusat. Jabatan fungsional dan pelaksana ditetapkan sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan. Kepala UPT menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional. Proses bisnis antarunit organisasi didasarkan pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Pusat secara berkala.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pembinaan administratif dan teknis terhadap UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dialihkan kepada Kepala Pusat. Peralihan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenkes No. 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan Di Lingkungan Kementrian Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/249126/permenkes-no-11-tahun-2023","19722f58-9e13-41a3-a9c4-8ee3b294d16f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH
NUMBER 9 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS
IN THE FIELD OF HEALTH TRAINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the implementation of transformation
of health in the field of health human resources and
strengthening the competence and quality of human resources
within the Ministry of Health, it is necessary to carry out
structuring the organization and work procedures of technical implementation units
in the field of health training within the Ministry
of Health;
that Regulation of the Minister of Health Number 11 of
2023 concerning the Organization and Work Procedures of the Technical Implementation
Unit in the Field of Health Training within the
Ministry of Health is no longer in accordance with
organizational needs, so it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5bf981f-1a83-4f5e-a821-3d2d542c7f77","actionData","errors"]