[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5bc66aa-cf20-4fa5-809a-c5f5b7cd5ed3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 33 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 33 Tahun 2008","number","33","year","2008","published_date","2008-11-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Asahan","place_of_enactment","Kisaran","theme","RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2008/ No. 33
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Dibidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2004 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Asahan. Latar belakangnya adalah untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui kepastian hukum bagi penyelenggara sarana kesehatan dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa kesehatan, yang memerlukan izin sebagai bagian dari pengawasan, pembinaan, dan pengendalian usaha kesehatan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis-jenis izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, termasuk izin toko obat, balai pengobatan swasta, klinik, rumah sakit bersalin, rumah sakit, optikal, praktik dokter (umum/spesialis/gigi), praktik bidan, praktik perawat, apotek, tukang gigi, pengobatan tradisional/alternatif, panti pijat tradisional, salon kecantikan, izin kerja perawat, apoteker pengganti/pendamping/asisten apoteker, dan laboratorium kesehatan. Selain itu, diatur pula mengenai surat keterangan/rekomendasi seperti sertifikat penyuluhan bagi perusahaan makanan dan rekomendasi laik sehat lingkungan kerja.

\n\n

Hak dan Kewajiban:

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
Tata cara memperoleh izin meliputi pengajuan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam surat izin.
Pengalihan izin memerlukan persetujuan Kepala Daerah dan dikenakan retribusi sebesar 75% dari tarif retribusi yang berlaku.
Izin memiliki masa berlaku yang ditentukan berdasarkan jenis izin dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat izin operasional dan atau surat izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin berakhir dan wajib menyesuaikan izin sesuai Peraturan Daerah ini setelah berakhir masa berlaku.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
ASAHAN REGENCY
NUMBER: 33 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF ASAHAN REGENCY
NUMBER: 33 YEAR 2008
CONCERNING
HEALTH SECTOR PERMIT FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ASAHAN,

Considering:

that in order to achieve optimal health status, namely legal certainty for health facility organizers and guarantees and protection for health service users, every business in the health sector must have a permit in the context of supervision, guidance and control over health business activities;
that the costs required in organizing the permit cannot be fully covered from regional tax revenues or from other revenues, so it is necessary to charge some or all of it to the public in the form of fees;
that according to the provisions of Article I number 10 Article 24 of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, levies on fees are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5bc66aa-cf20-4fa5-809a-c5f5b7cd5ed3","actionData","errors"]