[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5bb2fdd-8b95-458b-a527-f4f9b987150a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-10-27","effective_date","2023-05-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malang","place_of_enactment","Kepanjen","theme","Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 \r\nayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; \r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan\r\nmerupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja\r\nPemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam\r\nperubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon\r\nanggaran sementara yang telah disepakati antara\r\nPemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah pada tanggal 11 Agustus 2023; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023. \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan\r\nPropinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan\r\nBatas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II\r\nSurabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota\r\nBesar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa\r\nTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 \r\nNomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2730); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6801); \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6757); \r\n8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 \r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang\r\nBantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6177); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 \r\nTahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan\r\nAdministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6847); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang\r\nPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); \r\n16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 \r\nTahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); \r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); \r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); \r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019\r\ntentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019\r\ntentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur\r\nPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); \r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 1781); \r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021\r\ntentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan\r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala\r\nDaerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 431); \r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); \r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2022\r\ntentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada\r\nPerusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 2 Seri D); \r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A); \r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang\r\nTahun 2022 Nomor 10 Seri A); \r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2023\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 \r\nNomor 4 Seri A). \n Mengatur mengenai perubahan APBD TA 2023 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023. \n Jumlah 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 10 Seri A);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023. APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan dari Rp4.739.941.289.370,00 menjadi Rp4.705.512.209.126,00. Perubahan tersebut mencakup pendapatan daerah yang bertambah, belanja daerah yang berkurang, serta pembiayaan daerah yang mengalami perubahan pada penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan pengeluaran berupa Penyertaan Modal Daerah. Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, dengan Peraturan Bupati. Uraian lebih lanjut mengenai perubahan APBD tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MALANG REGENT
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MALANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MALANG REGENT,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions in Article 317 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 177 of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, the Regent is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives to obtain joint approval;
that the submitted Draft Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5bb2fdd-8b95-458b-a527-f4f9b987150a","actionData","errors"]