[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b596de20-b853-46f3-92a5-73a522031e65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin No. 19 Tahun 2008","number","19","year","2008","published_date","2008-02-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuasin","place_of_enactment","Pangkalan Balai","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-PEMANFAATAN-PEMBUANGAN-LIMBAH-CAIR
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2008/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin NO. 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair
ABSTRAK:	\n \n Air Iimbah pada kondisi tertentu dapat dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah atau dengan pembuangan ke air atau sumber air, tetapi dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran air atau tanah yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung dan produktivitasnya; Pelaksanaan pemanfaatan air limbah dan atau pembuangan air limbah pada media lingkungan hidup diperlukan pemantauan komponen lingkungan hidup untuk mengetahui secara dini bila terjadi percemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; Sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2005 perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 37 Tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003; Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- **Pemanfaatan Air Limbah:** Memperjelas bahwa pemanfaatan air limbah adalah untuk pendayagunaan air limbah ke tanah untuk mengairi areal pertanaman tertentu, dengan pengecualian air limbah yang mengandung logam berat, B3, dan LB3.\n- **Masa Berlaku Izin:** Izin aplikasi air limbah pada tanah dan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air berlaku selama kegiatan memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan.\n- **Pencabutan Izin:** Izin dapat dicabut jika tidak ada kegiatan usaha selama 2 tahun sejak izin dikeluarkan, terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, atau bertentangan dengan kepentingan umum dan menyebabkan pencemaran lingkungan.\n- **Retribusi:** Setiap pemegang izin dikenakan retribusi yang terdiri dari retribusi izin baru, retribusi daftar ulang, dan retribusi jasa analisa air dan air limbah. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Unit usaha yang menghasilkan air limbah wajib melakukan analisa air dan air limbah pada Laboratorium Lingkungan Dinas.\n- **Tarif Retribusi:** Tarif retribusi izin baru pemanfaatan air limbah dan pembuangan air limbah ditetapkan berdasarkan golongan (I, II, III) dengan besaran yang berbeda.\n- **Retribusi Analisa Air:** Tarif retribusi analisa air dan air limbah serta analisa kualitas komponen lingkungan hidup lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n- **Pelaporan:** Pemegang izin wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas sesuai periode yang disepakati dalam AMDAL atau UKL-UPL serta ketentuan dalam IMAL atau IBAL.\n- **Ketentuan Pidana:** Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan atau denda.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana sebagaimana diatur dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANYUASIN REGENCY
NUMBER 19 OF 2008
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANYUASIN REGENCY NUMBER 15
OF 2005 CONCERNING LIQUID WASTE UTILIZATION AND DISPOSAL PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUASIN,

\n\n \n \n

Considering:

that wastewater under certain conditions can be utilized for application to land or by disposal into water or water sources, but has the potential to cause negative impacts such as water or soil pollution that can threaten water availability, utility, carrying capacity and productivity;
that the implementation of wastewater utilization and/or wastewater disposal in environmental media requires monitoring of environmental components to detect early if pollution and damage to environmental functions occur;
that in accordance with the demands of economic development, the amount of retribution rates that have been

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b596de20-b853-46f3-92a5-73a522031e65","actionData","errors"]