[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5813e70-e85a-41a0-a37a-21b0fdede104","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2011 tentang PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2011","number","20","year","2011","published_date","2011-12-23","effective_date","2012-01-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan bidang kesehatan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2012/NO.3, LL KAB. KAPUAS HULU: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, salah satunya meliputi penanganan bidang kesehatan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4111/MENKES/PER/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011; Peraturan \r\nMenteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/MENKES/SK/XII/2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis-Jnis Pelayanan Perizinan; Tata Cara dan Pemberian Izin; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin; Jenis, Masa Berlaku dan Berakhinya Izin; Pembaharuan Dan Atau Perpanjangan Izin; Sanksi Adminitrasi; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2012. \n 4 halaman peraturan 12 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan di bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Memberikan pelayanan perizinan di bidang kesehatan untuk tertib administrasi.
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan.

Peraturan ini mencakup berbagai jenis pelayanan perizinan, termasuk:

Surat Izin Pelayanan Medis Dasar (izin praktik dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, klinik, balai kesejahteraan ibu dan anak, rumah bersalin, rekomendasi surat tanda registrasi apoteker).
Izin Pelayanan Medis Spesialistik (izin praktik dokter spesialis, izin mendirikan dan operasional rumah sakit umum/swasta/khusus, izin klinik kecantikan, rekomendasi izin mendirikan rumah sakit umum/swasta/khusus kelas B).
Izin Pelayanan Penunjang Medis (izin laboratorium kesehatan, apotek, toko obat, optik, rekomendasi pedagang besar farmasi).
Izin Pelayanan Kesehatan Lainnya (sertifikat P-IRTP, izin daftar pengobat tradisional, izin tukang gigi, sertifikat laik sehat untuk rumah makan/restoran, depot air minum, hotel, salon kecantikan, jasa boga).

Peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang izin, masa berlaku dan berakhirnya izin, pembaharuan dan perpanjangan izin, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perizinan di bidang kesehatan.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua jenis perizinan di bidang kesehatan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa pada saat masa berakhirnya perizinan dimaksud wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di bidang kesehatan dengan tidak memiliki izin, maka dilakukan tindakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan penghentian/penutupan usaha.\n2. Setiap badan usaha atau perseorangan yang telah memiliki izin namun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 20 OF 2011
CONCERNING
LICENSING IN THE HEALTH SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 32 of 2004 in Article 14 paragraph (1) it is stated that mandatory affairs which are the authority of the regional government for regencies/cities are affairs that are at the regency/city scale, one of which includes handling the health sector;
that in order to implement the authority as referred to in letter a, and in order to improve supervision, guidance and control over every business entity or individual that organizes businesses and/or activities in the health sector, it is necessary to have legal provisions governing licensing services;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Licensing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5813e70-e85a-41a0-a37a-21b0fdede104","actionData","errors"]