[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b57bd064-70b5-48a1-9370-67cde0362b99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-08-23","effective_date","2011-09-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Keterbukaan Informasi Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keterbukaan - informasi - buplik
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD. Thn 2011/ No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa peranan Pemerintah dalam mengurusi kesejahteraan masyarakat sebagaimana konsekuensi dianutnya prinsip demokratik-konstitusional dalam rangka melaksanakan prinsip otonomi Daerah yang berorentasi pada kesejahteraa rakyat perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat maka perlu mengatur keterbukaan informasi publik yang ditetapkan dengan Perda. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1971; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 11 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007 ; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban Badan Publik Dan Masyarakat, Lingkup Keterbukaan Informasi, Tata Cara Pelaksanaan Keterbukaan, Alur Penyelesaian Perselisihan, Komisi Informasi, Tahap Penyelesaian Perselisihan, Sanksi Dan Kode Etik, Ketentuan Penyidikan , Perlidungan Sanksi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011. \n 18 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, meningkatkan daya tanggap badan publik, menciptakan suasana harmonis dalam penyusunan kebijakan, mendorong peran serta masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, serta mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban badan publik dan masyarakat terkait keterbukaan informasi. Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memperoleh informasi, melihat, mengetahui, mendapatkan salinan, dan menyebarluaskan informasi. Badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, menunjuk PPID, membuat sistem layanan informasi yang cepat dan mudah, serta membangun sistem informasi dan dokumentasi yang baik.

Lingkup informasi yang wajib disampaikan oleh badan publik meliputi informasi tentang urusan badan hukum publik, proses perencanaan pembangunan dan anggaran, APBD/APBDes, pelaksanaan proyek pembangunan, struktur organisasi, serta perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga memiliki kewajiban menyampaikan informasi tertentu seperti nama, tempat kedudukan, laporan keuangan, hasil penilaian auditor, sistem remunerasi, mekanisme penetapan direksi dan komisaris, kasus hukum, pedoman tata kelola perusahaan yang baik, dan informasi lainnya sesuai undang-undang.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pelaksanaan keterbukaan informasi, alur penyelesaian perselisihan melalui keberatan kepada atasan PPID dan penyelesaian perselisihan kepada Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan keterbukaan informasi publik dan berkedudukan di daerah.

","transitional_provisions","1. Komisi Informasi dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pihak yang tidak melaksanakan putusan Komisi Informasi diberikan peringatan tertulis.\n2. Tindakan pidana berupa kurungan atau denda dikenakan kepada pihak yang mencegah tugas Komisi Informasi, melanggar kewajiban keterbukaan informasi, memberikan keterangan palsu, atau menghancurkan informasi publik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 14 OF 2011
on
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that the role of the government in managing the welfare of the community as a consequence of adhering to the democratic-constitutional principle, requires good governance, free and clean from corruption, collusion and nepotism, and does not deviate from government functions;
that in order to implement the principle of regional autonomy which is oriented towards people's welfare, it is necessary to provide opportunities for the public to participate in public information disclosure;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to regulate public information disclosure which is stipulated by Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b57bd064-70b5-48a1-9370-67cde0362b99","actionData","errors"]