[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b52279b3-0baf-4b77-ae7f-3c388b09c97f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-06-11","effective_date","2007-06-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketentuan - tata cara - izin usaha - penggilingan padi
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2007/No. 37, LL 18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memajukan sektor' pertanian di Kab. Konawe yang semakin maju dimana telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di ibidang pertanian dan salah satu lumbung padi terbesar di daerah ini adalah meningkatkan penggunaan teknologi pasca panen seperti penggilingan padi guna menghasilkan produksi beras yang berkualiias dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani sejajar dengan masyarakat petani di daerah-daerah lain,\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat saat ini.\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang baru. \n 1 Undang-Undang Nonior 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun\r\n2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);\r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran\r\nNegara Tahun 2004 Nomor 53, Tambanan Lembaran Negara Nomor 4389);\r\n4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125.\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4437)\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433)\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi / Heller dan Penyosohan Beras ( Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 34 );\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah\r\nProvinsi sebagai Daerah Otonom: (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3952):\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor\r\n119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134)\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten\r\nKonawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);\r\n10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 1980 dan Nomor 351/KPTS/UM/1980 tentang Penertiban dan Pemantauan Kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras\r\n11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/KPTS/KU-480/3/19669 tentang Perubahan besarnya uang Retribusi dan biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras\r\n12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/KPTS/TP.250/111/1998 tentang Pedoman pembinaan perusahaan penggilingan padi Heller dan Penyosohan Beras;\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Dati ll Kendari Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 1986 Nomor 2):\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari sebagai Daerah Oionom {Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 64);\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 20 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendari (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2000 Nomor 67) \n Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi; Penggolongan dan Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa; Ketentuan Perizinan; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur, Besarnya Tarif dan Wilayah Pemungutan; Masa, Retribusi saat Retribusi dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah; Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pembukuan, Pelaporan, Penagihan Retibusi, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan; Tata Cara Penyelenggaraan Keberatan dan Perhitungan Kelebihan Pembayaran Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2002 \n Peraturan Kepala Daerah \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2007 mengatur tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha penggilingan padi di Kabupaten Konawe. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan penggunaan teknologi pasca panen guna menghasilkan beras berkualitas serta meningkatkan pendapatan petani. Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2002 karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau memiliki usaha penggilingan padi untuk memiliki izin dari Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas. Persyaratan permohonan izin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. Izin usaha penggilingan padi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat ditangguhkan atau dicabut oleh Kepala Daerah apabila pemegang izin tidak menjalankan kegiatan usahanya, memberikan keterangan palsu, atau melanggar ketentuan izin yang diberikan.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, yang didasarkan pada biaya penyelenggaraan pemberian izin dan rekomendasi. Struktur tarif retribusi meliputi biaya surat rekomendasi, leges, izin baru, dan registrasi ulang/perpanjangan. Pembayaran retribusi dilakukan pada saat izin diberikan, dan pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Kendari dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KONAWE REGENCY
NUMBER 37 YEAR 2007

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2007

CONCERNING
PROVISIONS AND PROCEDURES FOR GRANTING LICENSES FOR
RICE MILLING BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that to advance the agricultural sector in Kab. Konawe which is increasingly advanced where, it has made a major contribution to development in the agricultural sector and one of the largest rice granaries in this region is to increase the use of post-harvest technology such as rice milling in order to produce quality rice production and at the same time increase farmers' income on par with farming communities in other regions;
that Regional Regulation of Kendari Regency Number 13 of 2002 concerning Provisions and Procedures for Granting Rice Milling Business Licenses in Kendari Regency is no longer in accordance with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b52279b3-0baf-4b77-ae7f-3c388b09c97f","actionData","errors"]