[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b520abf3-e5e2-427b-9b28-68750a25a873","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017","number","27","year","2017","published_date","2017-11-20","effective_date","2017-12-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyandang disabilitas
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD. 2017/No. 27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lbh tinggi sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 39 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 19 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; PP No 32 Tahun 1950; PP No 43 Tahun 1998; PP No 39 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ragam Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Pelaksanaan Penghormatan, Pemajuan, Perlindungan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Koordinasi, Komisi Daerah Disabilitas, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2017. \n 72 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Peraturan ini juga bertujuan untuk menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak penyandang disabilitas, meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
Kewajiban Pemerintah Daerah, antara lain menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan, memberikan kesempatan pelatihan keterampilan kerja, menjamin akses terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan, mempekerjakan penyandang disabilitas pada Badan Usaha Milik Daerah, memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas, memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan untuk berwirausaha, memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri, memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien penyandang disabilitas, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan, menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis, menjamin ketersediaan alat nonkesehatan, menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan, menjamin akses terhadap pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, menjamin partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, melindungi dari tekanan dan diskriminasi dalam memeluk agama dan kepercayaan, melakukan bimbingan dan penyuluhan agama, mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses, menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses, mengembangkan sistem keolahragaan, membina dan mengembangkan olahraga, memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses, mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya, melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menjamin akses untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, menjamin infrastruktur yang mudah diakses, menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses, mengambil langkah untuk menjamin penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi, memberikan Konsesi, melakukan pendataan, mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi, menjamin akses atas informasi, menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk korban kekerasan, memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk korban kekerasan, memfasilitasi untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

\n","transitional_provisions","1. Dalam hal pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) yang telah selesai dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam hal pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) masih dalam proses pembangunan pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).\n2. Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2017 NUMBER 27

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA REGENCY
NUMBER 27 OF 2017
CONCERNING
PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that human rights are fundamental rights
that are naturally inherent in
humans, are universal and lasting
so that it must be protected, respected, and
maintained;
that the protection, promotion, enforcement,
and fulfillment of human rights for persons
with disabilities requires a legal basis as
implementation of laws and regulations
that are higher;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary
to form a Regional Regulation regarding
Persons with Disabilities;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State
Republic of Indonesia;
Law Number 13

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b520abf3-e5e2-427b-9b28-68750a25a873","actionData","errors"]