[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b5184045-d681-422d-b9f7-ce978ee5f8fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan desa menjadi kelurahan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dapat diadakan perubahan status desa menjadi kelurahan; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka pengaturan mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan sekarang sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, syarat perubahan status desa menjadi kelurahan, mekanisme menjadi kelurahan, tata cara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah, tata cara pengalihan administrasi pemerintahan, pengaturan sarana dan prasarana, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2008. \n Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2000 dicabut \n 12 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2000 Nomor 17 Seri D No. 17) pada Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang perubahan status desa menjadi kelurahan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perubahan status desa menjadi kelurahan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Syarat Perubahan Status:** Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan atas prakarsa pemerintah desa bersama BPD, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat yang disetujui minimal 2/3 penduduk yang memiliki hak pilih. Syarat lainnya meliputi luas wilayah yang tidak berubah, jumlah penduduk minimal 4500 jiwa atau 900 kepala keluarga, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi yang beragam, serta kondisi sosial budaya masyarakat yang mengalami perubahan nilai agraris ke jasa dan industri.\n2. **Mekanisme Perubahan Status:** Proses pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan melibatkan usulan dari masyarakat kepada BPD dan kepala desa, pembahasan dalam rapat BPD, pengajuan usul oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat, observasi oleh Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan oleh DPRD bersama Bupati, dan penetapan oleh Bupati.\n3. **Pengalihan Kekayaan Desa:** Kekayaan dan sumber pendapatan desa yang berubah status menjadi kelurahan menjadi kekayaan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat melalui APBD.\n4. **Pengalihan Administrasi Pemerintahan:** Lurah dan perangkat kelurahan diisi dari pegawai negeri sipil. Kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan.\n5. **Pengaturan Sarana dan Prasarana:** Sarana dan prasarana menjadi milik Daerah dan dikelola oleh kelurahan untuk kepentingan masyarakat.","transitional_provisions","1. Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan yang sudah ada/terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap diakui keberadaannya dan dapat menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Usulan/permohonan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang sudah dikirimkan kepada Bupati melalui camat setempat tetapi belum resmi diterima oleh Bupati sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diharuskan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2000","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KENDAL REGENCY GOVERNMENT
KENDAL REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2008
ON
CHANGING THE STATUS OF VILLAGES TO URBAN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KENDAL,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the efficiency and effectiveness of services to the community and the implementation of village government in order to accelerate the realization of community welfare, it is possible to change the status of villages to urban villages;
that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 28 of 2006 concerning the Establishment, Abolition, Merger of Villages, and Changes in the Status of Villages to Urban Villages, the regulations regarding changes in the status of villages to urban villages as stipulated in Kendal Regency Regional Regulation Number 17 of 2000 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b5184045-d681-422d-b9f7-ce978ee5f8fa","actionData","errors"]