[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b50f2aab-8154-4220-80fe-3b1dd858b74d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur\r\npenyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga perlu\r\ndiatur pengisian dan keberadaannya;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor\r\n15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,\r\nPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa\r\nsudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan,\r\nsehingga perlu disesuaikan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan\r\nPemberhentian Perangkat Desa \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penjaringan; Penyaringan; Pengangkatan Perangkat Desa; Biaya; Masa Jabatan; Larangan dan Sanksi; Pemberhentian; Pejabat yang Mewakili dalam Hal Perangkat Desa; Berhalangan Sementara atas Berhalangan Tetap atau Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015. \n Peraturan Daerah\r\nKabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 9 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, karena Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 15 Tahun 2006) sudah tidak sesuai.

Ketentuan Substansial:

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun. Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui ujian penyaringan, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus PNS tetap menjalankan tugasnya. Pengisian Kadus juga melalui ujian penyaringan.

Persyaratan Calon Perangkat Desa:

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan minimal Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
Usia 20-42 tahun.
Terdaftar sebagai penduduk Desa minimal 1 tahun.
Sehat jasmani dan rohani.
Berkelakuan baik.
Tidak pernah dihukum pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun.
Tidak dicabut hak pilihnya.

Proses Pengisian Perangkat Desa:

Penjaringan: Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan, pengumuman, pendaftaran Bakal Calon, penelitian persyaratan, pengumuman Calon.
Penyaringan: Ujian penyaringan (tertulis dan uji kemampuan), penilaian prestasi, dedikasi, dan sikap.
Pengangkatan: Berdasarkan rekomendasi Camat.

Rotasi Jabatan:

Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa dengan membentuk Panitia Seleksi. Penilaian kinerja menjadi pertimbangan utama dalam rotasi.

Larangan bagi Perangkat Desa:

Merugikan kepentingan umum.
Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu.
Menyalahgunakan wewenang.
Melakukan tindakan diskriminatif.
Melakukan tindakan meresahkan masyarakat.
Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Menjadi pengurus partai politik.
Merangkap jabatan.
Terlibat dalam kampanye pemilihan umum.
Melanggar sumpah/janji jabatan.
Meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas.

","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 19 huruf a, b, c, d, e, h, i, j, k, dan l dikenai teguran tertulis oleh Kepala Desa.\n2. Perangkat Desa yang berstatus tersangka tindak pidana yang diancam pidana penjara dan/atau menjalani penahanan diberhentikan sementara.\n3. Perangkat Desa yang terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap direhabilitasi.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS,
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
RECRUITMENT, SELECTION, APPOINTMENT
AND DISMISSAL OF VILLAGE APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that the Village Apparatus is an element of the Village Government, so it is necessary to regulate its filling and existence;
that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Regional Regulation of Banyumas Regency Number 15 of 2006 concerning Procedures for Nomination, Appointment and Dismissal of Village Apparatus is no longer in accordance with laws and regulations, so it needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Recruitment, Selection, Appointment and Dismissal of Village Apparatus;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b50f2aab-8154-4220-80fe-3b1dd858b74d","actionData","errors"]