[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b50a0259-c504-44ca-a228-259db99e59b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2033","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2013","number","14","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2033","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA INDUK PEMBAGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2013-2033
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2033
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;\r\nb. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan pengembangan kepariwisataan, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan Rencana Induk Pembanguanan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2033 bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). RIPPARDA ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan pengembangan kepariwisataan, yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat, serta memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Papua Barat sebagai destinasi pariwisata minat khusus alam berskala internasional yang berkelanjutan dan berwawasan sosial budaya. Untuk mencapai visi ini, Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan mengusung enam misi, meliputi:\n\n1. Mewujudkan perencanaan dan pengelolaan daya tarik wisata bahari dan pegunungan yang terintegrasi.\n2. Mengembangkan infrastruktur darat, laut, dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas.\n3. Mengembangkan daya tarik wisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.\n4. Mengembangkan potensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.\n5. Mempersiapkan sumber daya manusia yang handal.\n6. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah.\n\nRIPPARDA menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis dan melaksanakan kegiatan pembangunan kepariwisataan selama periode 2013-2033. Gubernur melalui SKPD terkait melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPPARDA, yang hasilnya dapat digunakan untuk penyempurnaan RIPPARDA bersama DPRD.","transitional_provisions","1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kepariwisataan dan untuk menghindarkan kekosongan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah, Kepala SKPD yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa RENSTRA diwajibkan menyusun Rencana Strategi Pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode tahun RENSTRA berikutnya.\n2. RENSTRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST PAPUA
REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA PROVINCE
NUMBER 14 OF 2013
CONCERNING
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
YEAR 2013-2033

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 8 paragraph (1) and Article 9 paragraph (2) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, which mandates that the Regional Government is obliged to prepare a Master Plan for \ntourism Development;
that the Master Plan for \ntourism Development is an elaboration of the vision, mission, and objectives of tourism development, the preparation of which is guided by the Provincial Spatial Plan, the West Papua Provincial Long-Term Development Plan, taking into account the National Master Plan for \ntourism Development and the National Long-Term Development Plan;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b50a0259-c504-44ca-a228-259db99e59b9","actionData","errors"]