Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini bertujuan untuk menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:
- Penataan PKL: Meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL. Pendaftaran PKL dibagi menjadi kategori PKL lama dan baru, dengan persyaratan yang berbeda.
- Penetapan Lokasi: Pemerintah Daerah menetapkan lokasi binaan untuk kegiatan usaha PKL yang bersifat terjadwal dan permanen.
- Hak dan Kewajiban PKL: PKL memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran, melakukan kegiatan usaha di lokasi yang ditetapkan, mendapatkan informasi, pembinaan, dan pendampingan. Kewajiban PKL antara lain memiliki TDU, menempati lokasi yang ditentukan, mematuhi waktu kegiatan usaha, serta menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan.
- Larangan bagi PKL: PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di lokasi yang tidak ditetapkan, mengganti bidang usaha, memperdagangkan barang ilegal, menggunakan lahan melebihi ketentuan, menggunakan badan jalan (kecuali lokasi terjadwal), dan memperjualbelikan/menyewakan tempat usaha.
- Pemberdayaan PKL: Pemerintah Kota melakukan upaya pemberdayaan PKL melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, BUMN/BUMD, atau pelaku ekonomi lain.
- Pembinaan dan Pengawasan: Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL, melibatkan partisipasi masyarakat.
on desktop.