[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b505bfed-6efc-432a-851a-4bef8a92bacb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n bahwa kegiatan pedagang kaki lima ( PKL) yang merupakan usaha perdagangan sektor informal adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusahauntuk itu perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat;bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalulintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota;bahwa keberadaan PKL yang merupakan usaha perdagangan sektor informal, memberi nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat dan mempengaruhi kondisi lingkungan disekitarnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Perdagangan Kaki Lima \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan sistematika;Ketentuan Umum;Asas, tujuan, dan Ruang lingkup;Penataan Pedagang Kaki Lima;Pemberdayaan PKL;Pembinaan dan Pengawasan;Persan Serta Masyarakat;Sanksi Administratif;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014. \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini bertujuan untuk menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat serta mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penataan PKL: Meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL. Pendaftaran PKL dibagi menjadi kategori PKL lama dan baru, dengan persyaratan yang berbeda.
Penetapan Lokasi: Pemerintah Daerah menetapkan lokasi binaan untuk kegiatan usaha PKL yang bersifat terjadwal dan permanen.
Hak dan Kewajiban PKL: PKL memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran, melakukan kegiatan usaha di lokasi yang ditetapkan, mendapatkan informasi, pembinaan, dan pendampingan. Kewajiban PKL antara lain memiliki TDU, menempati lokasi yang ditentukan, mematuhi waktu kegiatan usaha, serta menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan.
Larangan bagi PKL: PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di lokasi yang tidak ditetapkan, mengganti bidang usaha, memperdagangkan barang ilegal, menggunakan lahan melebihi ketentuan, menggunakan badan jalan (kecuali lokasi terjadwal), dan memperjualbelikan/menyewakan tempat usaha.
Pemberdayaan PKL: Pemerintah Kota melakukan upaya pemberdayaan PKL melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, BUMN/BUMD, atau pelaku ekonomi lain.
Pembinaan dan Pengawasan: Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL, melibatkan partisipasi masyarakat.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 22 huruf a, g dan Pasal 23 a, c, e dan f diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).\n2. Walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU kepada PKL yang melanggar ketentuan Pasal 22 huruf b, c, d, e, f dan Pasal 23 huruf b, d, e, f setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER YEAR 2014
CONCERNING
STRUCTURING AND EMPOWERING STREET VENDORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering

that the activities of street vendors (PKL), which are informal sector trading businesses, are a manifestation of the community's right to do business, and therefore need to be empowered to support the growth of the community's economy;
that the increasing number of street vendors has had an impact on disrupting the smooth flow of traffic, the aesthetics and cleanliness of the city, as well as the function of urban environmental infrastructure;
that the existence of PKL, which is an informal sector trading business, provides added value or benefits for the growth of the community's economy and affects the environmental conditions around it;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b505bfed-6efc-432a-851a-4bef8a92bacb","actionData","errors"]