[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b503631c-63a8-42dd-ab8f-fa11737df13b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (Force Majeure) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.02/2020","number","51/PMK.02/2020","year","2020","published_date","2020-05-19","effective_date","2020-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (Force Majeure) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tarif Nol Rupiah - Keadaan Kahar - Paspor
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 51/PMK.02/2020, BN. 2020/NO. 501, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (Force Majeure) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang atau Rusak karena Keadaan Kahar (Force Majeure) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: \r\nPasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.147, TLN No.6245), PP 28 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 N0.71, TLN No.6335), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN 2019 No.1745).\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: \r\nDalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Biaya Beban Paspor Hilang dan Biaya Beban Paspor Rusak dapat ditetapkan Rp0,00 (nol Rupiah). Warga Negara Indonesia yang mengalami keadaan kahar (force majeure) dapat diberikan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) berdasarkan permohonan dari wajib bayar serta harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan/otoritas yang berwenang sesuai domisili yang bersangkutan, sehingga dapat diperoleh keyakinan bahwa wajib bayar tersebut mengalami keadaan kahar (force majeure). Terhadap permohonan yang diajukan, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang paspor dan surat perjalanan laksana paspor.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020. \n - \n - \n 6 HLM, Lampiran halaman 6. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menetapkan tarif nol Rupiah atas layanan biaya beban paspor yang hilang atau rusak akibat keadaan kahar (force majeure) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk memberikan keringanan biaya kepada warga negara Indonesia yang mengalami kerugian akibat bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Ketentuan substansial dari peraturan ini mencakup penetapan tarif nol Rupiah untuk biaya beban paspor hilang atau rusak dalam keadaan kahar seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, huru hara, dan bencana alam lainnya. Warga negara yang mengalami keadaan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pejabat imigrasi yang ditunjuk, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan melampirkan surat keterangan dari otoritas yang berwenang. Pejabat imigrasi akan memeriksa permohonan tersebut dan memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 51/PMK.02/2020
on
DETERMINATION OF ZERO RUPIAH TARIFF FOR EXPENSE FEE SERVICES
PASSPORT LOST OR DAMAGED DUE TO FORCE MAJEURE
APPLICABLE TO THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :	that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3), Article 13, and Article 15 of Law Number 9 Year 2018 on Non-Tax State Revenue, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance on the Determination of Zero Rupiah Tariff for Expense Fee Services for Lost or Damaged Passports due to Force Majeure applicable to the Ministry of Law and Human Rights;
Bearing in Mind / Having Regard to :	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 17 Year 2003 on State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b503631c-63a8-42dd-ab8f-fa11737df13b","actionData","errors"]