[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4f13665-907b-4f41-bb73-6f78d31db449","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","Ketahanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETAHANAN PANGAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. SANGGAU: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketahanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui Ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar di Kabupaten Sanggau. penyelenggaraan Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang Pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Ruang Lingkup Pengaturan, Perencanaan Pangan, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Kewajiban Pemerintah Daerah, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017. \n 13 Halaman; Penjelasan : 4 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Sanggau. Latar belakangnya adalah bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan pengaturan terhadap pemenuhan hak atas Pangan masyarakat yang berkualitas, aman, merata, terjangkau, terintegrasi dan berkesinambungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perencanaan Pangan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi produksi, ketersediaan, distribusi, penganekaragaman, keamanan dan mutu, konsumsi, pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan, sistem informasi, dan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Pangan, menjamin ketersediaan Pangan, dan memfasilitasi distribusi Pangan. Penganekaragaman Pangan diselenggarakan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat serta menetapkan kebijakan di bidang Gizi.

Peraturan ini juga mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan, sistem data dan informasi Pangan, serta peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyediaan lahan Pangan dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan juga diatur dalam peraturan ini. Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SANGGAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING
FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Food is the most basic human need in order to realize quality, independent and prosperous human development through sufficient, safe, quality, nutritious and diverse Food Availability and distributed in Sanggau Regency;
that the implementation of Food Security is one of the mandatory government affairs in the field of Food organized by the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Food Security;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4f13665-907b-4f41-bb73-6f78d31db449","actionData","errors"]