[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4e93e8f-f933-40d8-bef9-31a340c250b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002","number","18","year","2002","published_date","2002-11-05","effective_date","2002-11-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD 2002/Nomor 18 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2002. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Majalengka. Latar belakangnya adalah perlunya penyempurnaan terhadap peraturan sebelumnya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kecamatan dan kelurahan.

Ketentuan Substansial:

Kecamatan:

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dan urusan pemerintahan umum, ekonomi pembangunan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan umum.
Fungsi Kecamatan meliputi pelaksanaan tugas teknis administratif dan operasional di berbagai bidang, pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati, koordinasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta pelayanan administratif dan operasional.
Unsur organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi-Seksi (Pemerintahan, Ketertiban, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Sosial), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelurahan:

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat.
Tugas pokok Kelurahan adalah melaksanakan penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta kesejahteraan sosial dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum.
Fungsi Kelurahan meliputi penggerakan partisipasi masyarakat, pelaksanaan tugas pemerintahan, koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan tugas di bidang ekonomi, pembangunan dan kemasyarakatan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, serta pelaksanaan tugas lain berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Camat.
Unsur organisasi Kelurahan terdiri atas Lurah, Sekretaris Kelurahan, Seksi-Seksi (Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Sosial), Lingkungan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan ini juga mengatur tentang Kelompok Jabatan Fungsional, tata kerja, pelaporan, hal mewakili, kepegawaian, dan pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan.

","transitional_provisions","1. Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya Reposisi jabatan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
COPY
MAJALENGKA REGENCY
NUMBER : 18 YEAR 2002 SERIES : D

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER: 18 YEAR 2002
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF SUB-DISTRICTS AND
URBAN VILLAGES OF MAJALENGKA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the results of the analysis and study of the Institutional Evaluation Team, it is deemed necessary to improve Regional Regulation of Majalengka Regency Number 29 of 2000 concerning the Formation, Organization and Work Procedures of Regional Apparatus and the Secretariat of the Regional House of Representatives of Majalengka Regency.
that based on the considerations as referred to in letter a above, and in order to further improve the effectiveness and efficiency of Sub-districts and Urban Villages, it is necessary to regulate the Organization and Work Procedures of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4e93e8f-f933-40d8-bef9-31a340c250b6","actionData","errors"]