[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4beaa9b-1fd1-489f-9f90-4e00636bf8b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-04-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN-PKL
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;\r\nb. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Klaten telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi Kabupaten Klaten pada saat ini sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, penataan PKL, kewajiban dan hak pemerintah daerah, hak, kewajiban dan larangan PKL, penetapan lokasi PKL, lokasi binaan PKL, waktu usaha PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL, larangan bertransaksi, pemberdayaan PKL, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan,pendanaan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 84).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah perlunya pemberdayaan PKL sebagai pelaku usaha ekonomi kerakyatan, serta penataan PKL yang jumlahnya meningkat dan berdampak pada estetika, kebersihan, dan fungsi sarana prasarana perkotaan. Tujuan dari peraturan ini adalah mewujudkan ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan, memberikan kesempatan berusaha bagi PKL, serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Penataan PKL:** Pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pengaturan waktu usaha, pemindahan, penghapusan lokasi, peremajaan lokasi, dan penertiban PKL.\n2. **Kewajiban dan Hak Pemerintah Daerah:** Memberikan pelayanan pendaftaran, informasi, sosialisasi, pengaturan, penataan, dan pembinaan. Pemerintah Daerah juga berhak melakukan tindakan terhadap PKL yang melanggar ketentuan.\n3. **Kewajiban, Hak, dan Larangan PKL:** PKL wajib mematuhi jadwal usaha, menjaga kebersihan, menata barang dagangan, tidak mengganggu lalu lintas, dan membayar retribusi. PKL berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran, melakukan kegiatan usaha di lokasi yang ditetapkan, mendapatkan informasi, sosialisasi, pengaturan, penataan, dan pembinaan.\n4. **Pemberdayaan PKL:** Dilakukan melalui inisiatif Pemerintah Daerah, kerjasama antar Daerah/Instansi Pemerintah, dan kemitraan dengan dunia usaha, meliputi peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengembangan jaringan dan promosi, serta pembinaan dan bimbingan teknis.","transitional_provisions","1. Dalam hal TDU belum diterbitkan, Kartu Indentitas PKL lama masih tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Kartu Identitas.\n2. PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki dan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","Setiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi berupa:\n\n1. Teguran lisan dan/atau tertulis secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.\n2. Apabila teguran tidak ditaati, maka dikenakan sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha.\n3. Pembongkaran paksa oleh aparatur penegak Peraturan Daerah.\n\nSetiap PKL yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 39 dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
STRUCTURING AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that street vendors as one of the actors in the people's economic business engaged in the informal sector trade need to be empowered to improve and develop their businesses;
that the increasing number of street vendors in Klaten Regency has had an impact on the aesthetics, cleanliness and function of facilities and road traffic and transport infrastructure in urban areas and disrupted road traffic and transport flow, it is necessary to structure street vendors;
that Regional Regulation of Klaten Regency Number 12 of 2012 concerning Structuring, Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Klaten Regency is no longer in accordance with the development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4beaa9b-1fd1-489f-9f90-4e00636bf8b3","actionData","errors"]