[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4b8ff84-3b21-462a-b3a3-186e4c805558","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 22 Tahun 2013","number","22","year","2013","published_date","2013-10-31","effective_date","2014-01-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan - pasar
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD No 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa sistem perekonomian disusun\r\nberdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan\r\nutama terciptanya kesejahteraan seluruh\r\nrakyat;\r\nb. bahwa kebijakan penataan dan perizinan\r\npendirian pasar dimaksudkan untuk\r\nmeningkatkan kemampuan dan daya saing\r\nantara pelaku ekonomi baik dengan skala\r\nmodal besar maupun skala modal kecil;\r\nc. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha\r\nperdagangan eceran dalam skala kecil dan\r\nmenengah, serta usaha perdagangan eceran\r\nmodern dalam skala besar, maka diperlukan\r\nusaha perlindungan dan pemberdayaan Pasar\r\nTradisional agar mampu berkembang, saling\r\nmemerlukan, saling memperkuat dan saling\r\nmenguntungkan melalui kemitraan antara\r\nPusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan\r\nPasar Tradisional;\r\nd. bahwa diperlukan pengaturan Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern dalam suatu\r\nlokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui\r\nkemitraan dengan pedagang kecil dan\r\nmenengah, Koperasi serta pedagang Pasar\r\nTradisional dan/atau Pasar Tradisional yang di\r\ndalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau\r\ndikelola oleh pedagang kecil, menengah dan\r\nKoperasi; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MDAG/PER/10/2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013. \n Materi pokok: ASAS DAN TUJUAN, PENGGOLONGAN PASAR, PENATAAN PASAR TRADISONAL, PUSAT PERBELANJAAN\r\nDAN TOKO MODERN, PERIZINAN USAHA, KEMITRAAN USAHA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI ADMINISTRATIF \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014. \n Jumlah: 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Pamekasan. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui penataan dan perizinan pasar yang meningkatkan daya saing pelaku ekonomi, melindungi pasar tradisional, dan mengatur pusat perbelanjaan serta toko modern agar bersinergi dengan pedagang kecil dan menengah.

Ketentuan substansial meliputi:

Penggolongan pasar tradisional menjadi pasar lingkungan, pasar desa, pasar khusus, dan pasar tradisional lainnya.
Penggolongan pusat perbelanjaan dan toko modern meliputi pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan (trade centre), minimarket, supermarket, hypermarket, department store, pusat perkulakan, dan nama lainnya yang dikelola secara modern.
Penataan pasar tradisional meliputi lokasi pendirian yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, serta pemenuhan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku usaha di dalamnya.
Penataan pusat perbelanjaan dan toko modern meliputi lokasi pendirian di perkotaan kecamatan sesuai rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang, memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keberadaan pasar tradisional dan UMKM, serta memperhatikan jarak dengan pasar tradisional.
Perizinan usaha meliputi kewajiban memiliki IUP2T untuk pasar tradisional, IUPP untuk pusat perbelanjaan, dan IUTM untuk toko modern.
Kemitraan usaha antara penyelenggara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM dan koperasi.

","transitional_provisions","1. Izin usaha yang telah dimiliki Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diperlakukan sama dengan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah operasional namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n4. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi namun belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tanpa memiliki Izin Usaha.\n2. Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada setiap pemegang Izin Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.\n3. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan Izin Usaha, dan pencabutan Izin Usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN
REGIONAL REGULATION
OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 22 OF 2013
ON
STRUCTURING OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS, AND MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the economic system is structured based on the principle of kinship with the main objective of creating the welfare of all people;
that the policy on structuring and licensing the establishment of markets is intended to improve the capabilities and competitiveness between economic actors, both with large and small capital scales;
that with the rapid development of retail trade on a small and medium scale, as well as modern retail trade on a large scale, it is necessary to protect and empower Traditional Markets so that they can develop, need each other, strengthen each other and benefit each other through partnerships between Shopping

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4b8ff84-3b21-462a-b3a3-186e4c805558","actionData","errors"]