[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4b2655d-b5bf-4e69-b379-8e681dbe1e60","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-06-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-penanganan-pemerlu-pelayanan-kesejahteraan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.2/ TLD No.147
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah PPKS. Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada :\r\na. perseorangan;\r\nb. keluarga;\r\nc. kelompok; dan/atau\r\nd. masyarakat.\r\nRehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.\r\nJaminan Sosial dimaksudkan untuk :\r\na. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan\r\nb. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.\r\nPemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:\r\na. memberdayakan PPKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan\r\nb. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021. \n Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 38 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pati. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan yang terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup PPKS, menjadi acuan dalam mewujudkan pelayanan sosial dasar yang berkeadilan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah dan berkelanjutan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menunjang ketahanan sosial.

Peraturan ini mengatur kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk penetapan kebijakan lokal, koordinasi pelaksanaan program, pemberian izin pengumpulan sumbangan, pemeliharaan taman makam pahlawan, pelestarian nilai kepahlawanan, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan, pemeliharaan anak terlantar, dan pendataan fakir miskin.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan. Bentuk penyelenggaraan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kemampuan PPKS yang mengalami disfungsi sosial. Jaminan sosial diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan keluarga pahlawan. Pemberdayaan sosial bertujuan memberdayakan PPKS agar mandiri dan meningkatkan peran serta masyarakat. Perlindungan sosial bertujuan mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berlakunya izin dan rekomendasi berakhir.\n2. Permohonan izin dan rekomendasi Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial, yang masih dalam proses, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:\n1. teguran lisan atau panggilan;\n2. teguran tertulis;\n3. pemberhentian sementara dari kegiatan;\n4. pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial; dan/atau\n5. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PATI
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
ORGANIZATION AND HANDLING OF
PERSONS IN NEED OF SOCIAL WELFARE SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PATI,

Considering:

that social welfare is a condition of fulfillment of material, spiritual and social needs of citizens to be able to live decently and be able to develop themselves, so that they can carry out their social functions;
that in order to improve social welfare in the Region, it is necessary to organize social welfare in a planned, directed and sustainable manner through social rehabilitation, social security, social empowerment, and social protection;
that based on the provisions of Article 24, Article 29 and Article 30 of Law Number 11 of 2019 concerning Social Welfare, the Regional Government is responsible and authorized to establish social welfare implementation policies that are local in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4b2655d-b5bf-4e69-b379-8e681dbe1e60","actionData","errors"]