[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4a3e7ff-5478-4987-81b1-2f905b7365e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020","number","59","year","2020","published_date","2020-10-08","effective_date","2020-11-11","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Pengajuan - Penyelesaian - Keberatan - Keringanan - Pengembalian - Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP
2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 59, LN.2020/No.231, TLN No.6564, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61, Pasal 62 ayat (7), dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2018. \n PP ini mengatur mengenai pedoman bagi Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, kementerian/lembaga sebagai Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam memproses penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. PP ini juga merupakan pedoman bagi Wajib Bayar dalam memproses pengajuan keberatan, keringanan, atau pengembalian PNBP, yang merupakan salah satu hak Wajib Bayar setelah melakukan pemenuhan kewajibannya kepada Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam proses pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa Wajib Bayar dapat menyampaikan perbedaan penafsiran atau ketidaksepakatan dalam penetapan PNBP, serta memberikan fasilitas keringanan bagi Wajib Bayar yang mengalami hambatan seperti kondisi kahar atau kesulitan likuiditas. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pengembalian PNBP untuk memastikan hak Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran. Peraturan ini menetapkan pembagian kewenangan antara Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola PNBP dalam memproses keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP. Wajib Bayar memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBP jika terdapat perbedaan perhitungan, dan dapat mengajukan keringanan dalam bentuk penundaan, pengangsuran, pengurangan, atau pembebasan PNBP Terutang. Pengembalian PNBP dapat diajukan jika terdapat kelebihan pembayaran akibat kesalahan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh pengajuan keberatan PNBP, keringanan PNBP, dan pengembalian PNBP yang sedang dalam proses penyelesaian, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan penetapan keberatan dan keringanan PNBP dapat dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari pokok PNBP Terutang. 2. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang tidak menerbitkan penetapan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PP No. 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331115/pp-no-44-tahun-2025","81afae84-5e7a-4d3a-bbc3-8abd099ec08d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 59 OF 2020
CONCERNING
PROCEDURES FOR SUBMISSION AND SETTLEMENT OF OBJECTIONS, RELIEF,
AND REFUND OF NON-TAX STATE REVENUE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 61, Article 62 paragraph (7), and Article 65 of Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding Procedures for Submission and Settlement of Objections, Relief, and Refund of Non-Tax State Revenue; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 147, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4a3e7ff-5478-4987-81b1-2f905b7365e9","actionData","errors"]