[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b49f355e-b16f-4877-ae7e-d85f986a937d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 16 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 16 Tahun 2025","number","16","year","2025","published_date","2025-07-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-WALI-KOTA-NOMOR-8-TAHUN-2024-TENTANG-RENCANA-KERJA-PEMERINTAH-DAERAH-TAHUN-2025
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 16
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah;\r\nb. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun selaras dengan Perubahan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);\r\n14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);\r\n15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);\r\n16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);\r\n17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);\r\n18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 143);\r\n19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 148);\r\n20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 3);\r\n21. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2046 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 3);\r\n22. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 8); \n BAB I PENDAHULUAN\r\nBAB II GAMBARAN UMUM DAERAH\r\nBAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH\r\nBAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH\r\nBAB V RENCANA KERJA DAN PENDAANAN DAERAH\r\nBAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH\r\nBAB VII PENUTUP\r\nPasal I\r\nPasal II \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2025. \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 \n 842 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.","scope_and_parties","policy_content","Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2025 disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, termasuk penyesuaian terhadap regulasi pusat, kerangka ekonomi daerah, serta integrasi program unggulan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih. Perubahan ini mencakup penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan, prioritas pembangunan, serta penyesuaian pagu indikatif program dan kegiatan perangkat daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Perubahan PPAS, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, guna menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perwali Kota Pare-Pare No. 8 Tahun 2024 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340476/perwali-kota-pare-pare-no-8-tahun-2024","54185779-92a8-45eb-bd06-4c3ae15e8397","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGULATION OF THE MAYOR OF PAREPARE
NUMBER 19 OF 2025
ON
AMENDMENT TO MAYOR REGULATION NUMBER 8 OF 2024
ON THE REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN FOR THE YEAR 2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that the amendment to the regional government work plan is an integral part of the national development planning system in the context of maintaining the continuity of planned, systematic, and responsive development by integrating spatial planning and regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b49f355e-b16f-4877-ae7e-d85f986a937d","actionData","errors"]