[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b49b5c17-4c4b-47a9-bb62-4a77c6a1ae60","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","perlindungan perempuan dari tindak kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN KELUARGA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/NO.12, LL Kab Sanggau : 19 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.21 Tahun 2017, PP No. 4 Tahun 2006, PP No.18 Tahun 2014, Peraturan PPPA No.01 Tahun 2010 \n Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Perlindungan, Kekerasan, Hak Perempuan Korban Kekerasan, Tanggung Jawab Pemerintah dan Kelembagaan, PPT, Sistem Informasi dan Pelaporan, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. \n Peraturan ini memiliki 13 halaman dan 17 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di Kabupaten Sanggau dari segala bentuk tindak kekerasan, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Latar belakangnya adalah meningkatnya kecenderungan kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Upaya pencegahan kekerasan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, melalui pembentukan jejaring kerja, koordinasi, sosialisasi, dan pemberian informasi.
Penyelenggaraan Pelayanan/Penanganan terhadap Korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang meliputi Penanganan Pengaduan, pelayanan rehabilitasi kesehatan/medis, pelayanan Rehabilitasi Sosial, pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum, serta pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial. Pelayanan ini harus cepat, tepat, aman, nyaman, empatik, nondiskriminatif, mudah dijangkau, gratis, dan dijamin kerahasiaannya.
Pemberdayaan bagi perempuan Korban Kekerasan melalui pembentukan komunitas, pelatihan kerja, usaha ekonomi produktif, dan bantuan permodalan.
Definisi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
Hak-hak perempuan Korban Kekerasan, seperti dihormati harkat dan martabatnya, mendapatkan pemulihan kesehatan, menentukan keputusan sendiri, mendapatkan informasi, dirahasiakan identitasnya, mendapatkan kompensasi, rehabilitasi sosial, penanganan pengaduan, kemudahan dalam proses peradilan, dan pendampingan.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya perlindungan, termasuk membentuk PPT, merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan.
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan keluarga dalam mencegah kekerasan, melaporkan kejadian kekerasan, melindungi korban, dan memberikan pertolongan darurat.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang koordinasi perlindungan korban, pembentukan PPT, sistem informasi dan pelaporan, pendanaan, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SANGGAU
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 12 OF 2019
ON
PROTECTION OF WOMEN FROM ACTS OF VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU,

Considering :

that every citizen has the right to be free from torture or treatment that degrades human dignity and has the right to feel safe from all forms of violence;
that all forms of violence against women constitute violations of human rights, so it is necessary to protect their dignity and ensure their right to life in accordance with their nature and essence without discrimination;
that violence against women in Sanggau Regency shows an increasing trend so that efforts to prevent and optimize the handling of acts of violence against women must be carried out, so that a Regional Regulation is needed that guarantees legal protection for women;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b49b5c17-4c4b-47a9-bb62-4a77c6a1ae60","actionData","errors"]