[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b48c50d1-14a9-41bb-966f-68194a1c2d52","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 – 2044","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 – 2044","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2025/NO.2, LL Prov. Kalbar : 30 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 – 2044
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, \r\ndan teratur serta menjamin kepastian bermukim, menjamin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini.\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menjadi dasar pengaturan pertanahan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman.\r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi dasar pengaturan sumber daya hutan terkait tata ruang dan perumahan.\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi dasar teknis bangunan gedung.\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan.\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi dasar penataan ruang.\r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi dasar pengaturan jaringan transportasi dan aksesibilitas.\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perumahan dan permukiman.\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi dasar perlindungan lingkungan dalam pembangunan perumahan.\r\nUndang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi dasar pengaturan kependudukan yang berkaitan dengan perumahan.\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi dasar utama penyusunan RP3KP.\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah menjadi pedoman pembentukan Peraturan Daerah ini.\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi dasar pengaturan rumah susun.\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi dasar kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyusunan rencana lintas kabupaten/kota.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi pedoman penyediaan perumahan bagi MBR.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi pedoman pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di daerah.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan tata ruang tingkat nasional.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi rujukan teknis penyelenggaraan PKP.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjadi rujukan pelaksanaan penataan ruang.\r\nPeraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi pedoman teknis penyusunan RP3KP.\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menjadi pedoman evaluasi rancangan perda RPJPD/RPJMD.\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi acuan standar teknis SPM.\r\nPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005–2025 menjadi rujukan kesesuaian rencana jangka panjang daerah. \n Bab I Ketentuan Umum: Mengatur definisi, ruang lingkup, dan istilah yang digunakan dalam perda.\r\nBab II Asas dan Tujuan: Menetapkan asas dan tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.\r\nBab III Kebijakan, Strategi, dan Rencana: Memuat arah kebijakan, strategi, serta rencana pembangunan perumahan dan permukiman.\r\nBab IV Tugas dan Wewenang: Mengatur pembagian tugas, kewenangan, serta peran pemerintah daerah dan pihak terkait.\r\nBab V Kegunaan, Kedudukan, dan Prinsip RP3KP: Menetapkan kedudukan, kegunaan, serta prinsip dasar RP3KP provinsi.\r\nBab VI Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup RP3KP: Mengatur tujuan penyusunan RP3KP, sasaran pembangunan, dan ruang lingkup dokumen.\r\nBab VII Materi RP3KP: Menetapkan substansi pokok yang harus termuat dalam dokumen RP3KP.\r\nBab VIII Rencana Perumahan dan Kawasan Permukiman: Memuat rencana perumahan, kawasan permukiman, penyediaan lahan, hingga pencegahan permukiman kumuh.\r\nBab IX Rencana Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU): Mengatur perencanaan keterpaduan PSU dalam kawasan permukiman.\r\nBab X Skema Pendanaan serta Insentif dan Disinsentif: Menetapkan skema pembiayaan, pendanaan, serta pemberian insentif dan disinsentif.\r\nBab XI Kelembagaan: Mengatur kelembagaan yang berwenang dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.\r\nBab XII Peran Serta Masyarakat: Menetapkan bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman.\r\nBab XIII Jangka Waktu: Mengatur masa berlaku dokumen RP3KP selama 20 tahun dengan evaluasi tiap 5 tahun .\r\nBab XIV Dokumen: Menyatakan bahwa dokumen RP3KP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perda ini .\r\nBab XV Penutup: Menetapkan mulai berlakunya perda setelah diundangkan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2025. \n Dicabut: Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT \r\nNOMOR 2 TAHUN 2025 \n 30 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2044 bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, dan aman, didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dan mengatasi keterbatasan lahan akibat pertumbuhan wilayah. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk asas dan prinsip RP3KP, penyelenggaraan perumahan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, tujuan dan sasaran perencanaan, kebijakan dan strategi perumahan dan kawasan permukiman, rencana perumahan dan kawasan permukiman, rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum, skema pembiayaan, kelembagaan, pembinaan, serta peran serta masyarakat. Ketentuan substansial mencakup tugas Pemerintah Daerah dalam pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, seperti merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota, dan memfasilitasi penyediaan perumahan bagi MBR. Peraturan ini juga mengatur wewenang Pemerintah Daerah dalam menyusun basis data, menyempurnakan peraturan perundang-undangan, memberdayakan pemangku kepentingan, dan mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.l","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[115],{"_95":116,"_97":98},"PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 – 2044","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 2 OF 2025
ABOUT
HOUSING AND SETTLEMENT
AREA DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT PLAN FOR 2025 - 2044

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

Considering:

that the provision of housing and settlement areas is carried out to fulfill the rights of citizens to decent housing in a healthy, safe, harmonious and orderly environment and to ensure certainty of residence, ensure sustainable housing and settlement area development and development and benefit the welfare of the people;
that the growth and development of regional/regional areas causes land needs to be increasingly limited so that guidelines for housing and settlement area development and development are needed.
that in accordance with the provisions of Article 14 paragraph (7) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the provincial government has the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b48c50d1-14a9-41bb-966f-68194a1c2d52","actionData","errors"]