[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4858930-54c7-4361-a0bf-048da3f4d779","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-04-04","effective_date","2023-04-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - administrasi - kependudukan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Cirebon Tahun 2023 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa daalm rangka menyelenggaran urusan Kependudukan Dan Pencacatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sehubungan dengan dietatpkannya PP No. 40 tahun 2019 maka mperlu mentapkan Perda tentang Penyelenggaraan adnministrasi Kependudukan. \n Dasar Hukum Peraturan DaerahIni Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU no. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 13 tahun 1954; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana ntelaj diubah dengan Uu No. 1 Tahun 1974; UU No. 39 tahun 1999; UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU no. 17 tahun 206; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagimana telah diubah dengan Uu No. 24 Tahun 2013; Uu No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 19 Tahun 2016; UU no. 25 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakyhir dengan Uu no. 2 tahun 2022; Uu no. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Uu no. 6 Tahun 2023; UU no. 30 tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Pp no. 27 tahun 1994; PP no. 96 Tahun 2012; PP Np. 31 Tahun 2013 sebagaimana telah bebetrapa kali diubah terakhir dengan PP no. 48 Tahun 2021; PP No. 87 Tahun 2014; PP no. 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Pp no. 72 Tahun 2019; PP no. 40 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Uu no. 24 tahun 2013; Pepres no. 26 tahun 2009; Perpres No. 96 Tahun 2018; Perda kota Cirebon No. 1 Tahun 2016; Perda kota Cirebon No. 5 Tahun 2021. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Hak Dan Kewajiban, Wewenang, Pendafatran Penduduk, Pencatatan sipil, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Partisipasi Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan Pengawasan monitoring Dan evaluasi, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan peralihan, Ketentuan lain Lain, Dan Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023. \n 83 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cirebon. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan data dari penyelenggaraan administrasi kependudukan serta memberikan kepastian status diri Penduduk. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan, termasuk hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran, dan ganti rugi akibat kesalahan dalam pendaftaran. Penduduk juga memiliki kewajiban untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon memiliki kewenangan dalam koordinasi dengan berbagai pihak terkait, penyusunan tata cara perencanaan, pengadaan blangko dokumen kependudukan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko, pembinaan terhadap UPT, pelayanan aktif pendaftaran, fasilitasi penyelenggaraan, pemanfaatan data, sosialisasi, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, komunikasi informasi dan edukasi, penyajian data yang akurat, supervisi pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk, serta pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, partisipasi masyarakat, kerjasama, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pendanaan, dan sanksi administratif.","transitional_provisions","Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan atau perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri, maka penerbitan KK dilaksanakan dengan persyaratan SPTJM kebenaran data perkawinan atau perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (1), dan Pasal 93 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tulisan, pembinaan, atau pengumuman di media cetak, media elektronik dan/atau media luar ruang.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Cirebon No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cirebon","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199775/perda-kota-cirebon-no-16-tahun-2012","92c5624a-6554-4cec-a6c6-ec3a37540346","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[108],{"_95":109,"_97":98,"_36":99},"Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2012","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 4 OF 2023
ON
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to organize the affairs of Population and Civil Registration as stipulated in the provisions of Article 7 paragraph (1) of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, the Regional Government of Cirebon City has established Regional Regulation of Cirebon City Number 16 of 2012 on the Implementation of Population Administration as amended by Regional Regulation of Cirebon City Number 4 of 2015;
that in connection with the enactment of Government Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4858930-54c7-4361-a0bf-048da3f4d779","actionData","errors"]