[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b484d5e0-ef3e-4887-baeb-97b5fca44b85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cianjur","place_of_enactment","Cianjur","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

anggaran - pendapatan - belanja
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD 2024 (67) : 15 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang \r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Udnang Nomor \r\n2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah \r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah,\r\nterakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor \r\n6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 \r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor \r\n1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun \r\n2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer \r\nke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 \r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan\r\nkepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6321); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaima telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor \r\n1 tahun 2023 tentang \r\nPerubahn atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik IndonesiaTahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara \r\nPerhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi \r\nPengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang \r\nPengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan \r\nPenggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2021 Nomor 910); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 ;\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam penganturannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. \n 15 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2025. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: APBD 2025 disusun untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ketentuan Substansial:

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.698.302.861.975,03.
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.532.547.348.493,00, bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.671.602.861.975,03, meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp139.055.513.482,03, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu APBD, setelah melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada DPRD.

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 10 OF 2024
ON
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 311 of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law and Article 23 paragraph (4) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2025;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 23 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b484d5e0-ef3e-4887-baeb-97b5fca44b85","actionData","errors"]