[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b48435ee-b94e-4d4b-bb82-61551f411928","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang USAHA JASA PERJALANAN WISATA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-12-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","USAHA JASA PERJALANAN WISATA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perjalanan wisata
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG USAHA JASA PERJALANAN WISATA
ABSTRAK:	\n \n petensi kepariwisataan provinsi lampung harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan melalui sinergi destinasi wisata dan promosi yang berkelanjutan dengan menggerakkan seluruh sumberdaya \n 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964\r\n3. undang-undang nomor 8 tahun 1981\r\n4. undang-undang nomor 10 tahun 2009\r\n5. undang-undang nomor 12 tahun 2011\r\n6. undang-undang nomor 23 tahun 2014\r\n7. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1994\r\n8. peraturan pemerintah RI nomor 67 tahun 1996\r\n9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2011\r\n10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011\r\n11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2012 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang usaha jasa perjalanan wisata \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW) dibentuk dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha pariwisata daerah, mempromosikan dan mensinergikan destinasi wisata daerah, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan usaha kepariwisataan, mendorong budaya Lampung dan industri kreatif daerah sebagai daya tarik wisata, serta meningkatkan kunjungan wisata dan melindungi wisatawan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur bahwa UJPW harus berbentuk badan hukum atau koperasi. Jenis UJPW mencakup Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. Kegiatan Biro Perjalanan Wisata meliputi perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata, penyelenggaraan paket wisata nasional dan internasional, perjalanan ibadah, dukungan untuk kegiatan MICE, layanan transportasi wisata, penjualan tiket, penyediaan pramuwisata, pemesanan akomodasi, pengurusan dokumen perjalanan, dan pemesanan tiket pertunjukan seni budaya. Agen Perjalanan Wisata mencakup perantara penjualan paket wisata, penjualan tiket, pemesanan akomodasi, pengurusan dokumen perjalanan, dan pemesanan tiket pertunjukan seni budaya.

UJPW wajib mendaftarkan usahanya kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk, dengan melampirkan akta pendirian badan hukum, rencana kerja tahunan, ketersediaan sumber daya, dan bukti keanggotaan asosiasi kepariwisataan daerah. Penyelenggara UJPW wajib memberikan perlindungan kepada wisatawan, menggunakan pramuwisata bersertifikasi, mensinergikan destinasi wisata daerah, mempromosikan industri kreatif dan budaya daerah, memberdayakan sumber daya daerah, bekerjasama dengan pelaku usaha pariwisata yang memiliki tanda daftar usaha, mencegah dampak sosial yang merugikan, menyampaikan laporan kegiatan usaha, dan menjaga nilai-nilai moral dan budaya masyarakat.

UJPW dilarang menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin, menggunakan warga negara asing sebagai pramuwisata, menggunakan tenaga kerja di bawah umur, memindahtangankan Tanda Daftar Usaha tanpa izin, dan membebankan biaya perjalanan wisatawan kepada pramuwisata. Biro Perjalanan Wisata wajib melakukan promosi dan pemasaran paket wisata, dan biro perjalanan wisata dari luar daerah wajib bekerjasama dengan biro perjalanan wisata di Provinsi Lampung.

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UJPW dilakukan oleh Gubernur melalui satuan kerja terkait, dengan membentuk tim yang dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha. Pemerintah daerah wajib meningkatkan promosi dan sinergi destinasi pariwisata, membangun strategi lintas sektoral, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memberikan jaminan perlindungan dan keamanan.

","transitional_provisions","1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, penyelenggara UJPW yang telah memiliki ijin usaha sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan ijin usahanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk diadakan penyesuaian.\n2. Ketentuan lebih lanjut secara teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Gubernur, yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap penyelenggaraan UJPW yang beroperasi tanpa Tanda Daftar Usaha dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha.\n2. Setiap penyelenggara UJPW yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha.\n3. Setiap pengusaha UJPW dari luar daerah yang melanggar ketentuan kerjasama dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan penghentian kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Prov. Lampung No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/318720/perda-prov-lampung-no-26-tahun-2017","aa3a48fd-b708-44e3-95bd-06542c8fbfcf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
TRAVEL AGENCY SERVICES BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the tourism potential of Lampung Province must be managed and developed to support regional development in general and tourism development through synergy of tourism destination and sustainable promotion by mobilizing all resources.
that in facing global changes and strengthening the personal rights of the community to participate in the travel agency services business, it is necessary to regulate and direct the travel agency services business for tourism promotion and legal protection for tourists;
that the travel agency services business is one part of the service business in the tourism sector whose development is very rapid and in demand by the public to improve their welfare;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b48435ee-b94e-4d4b-bb82-61551f411928","actionData","errors"]