[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b46f48e5-5301-4c0f-bf4a-e31f53fdf24f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2006/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum tahun 2004 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Pemerintah Kabupaten perlu memberikan bantuan keuangan kepada Parpol di Kabupaten Sinjai; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);\r\n4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \n Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2004 untuk menunjang kegiatan dan Kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2006 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum tahun 2004, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005. Tujuannya adalah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Sinjai.

Ketentuan Substansial:

Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2004 untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik.
Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran dan ditetapkan dalam APBD. Besarnya bantuan keuangan setiap kursi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
Penyerahan bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Bendahara partai politik, disaksikan oleh Ketua DPD Partai Politik.
DPD Partai Politik mengajukan bantuan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi seperti Surat Keputusan DPP Partai Politik, foto copy Surat Keterangan NPWP, Surat Keterangan Autentikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD, dan Surat Pernyataan Partai Politik.
Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Keuangan Kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati.
Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Pengurus DPD kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa setelah diaudit oleh Bawasda.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNMENT OF SINJAI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 9 OF 2006
on
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to assist the smooth running of administrative activities and/or the Secretariat of Political Parties that won seats in the 2004 General Election in accordance with Government Regulation Number 29 of 2005 on Financial Assistance to Political Parties, the Regency Government needs to provide financial assistance to political parties in Sinjai Regency;
that to implement the intent of letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Financial Assistance to Political Parties;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b46f48e5-5301-4c0f-bf4a-e31f53fdf24f","actionData","errors"]